Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mendorong ketahanan pangan. Bahkan, ia menilai hal itu dapat mempercepat deindustrialisasi sektor pangan di tingkat akar rumput.
"Jika ayam beku dari AS dijual jauh di bawah harga pokok produksi peternak lokal, bagaimana rakyat kecil bisa bertahan? Jangan sampai kita mencetak defisit pangan hanya karena tergiur akses ekspor," tambahnya.
Untuk itu, Alex mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan agar segera mengkaji ulang kebijakan tarif impor 0% tersebut. Ia juga meminta pemerintah menyiapkan mekanisme perlindungan pasar domestik, seperti penerapan safeguard, kuota impor, dan harga dasar bagi produk petani dan peternak lokal.
"Pemerintah harus transparan dalam menyampaikan dasar perhitungan serta proyeksi dampak jangka panjang dari kebijakan ini, termasuk terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM di sektor agrikultur. Sekali lagi, jangan korbankan agenda kedaulatan pangan kita," tutup Alex.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi