Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
“Pak Gubernur sudah ke Aceh, dan sikap beliau untuk meredakan ketegangan masyarakat Aceh patut diapresiasi,” ujar Erni kepada pers di Gedung DPRD Sumut, Kamis (12/06/2025).
Ia juga meminta semua pihak menghormati keputusan Kemendagri. Meski demikian, Kemendagri membuka peluang jika ada pihak yang ingin menggugat penetapan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kita belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi Pak Gubernur sudah menyampaikan sikapnya, dan Pak Mendagri Tito juga menyatakan bahwa jika ada gugatan ke PTUN, itu diperbolehkan,” jelasnya.
Erni menyebut pihaknya akan menunggu perkembangan lanjutan, termasuk kunjungan balasan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), ke Sumatera Utara. Namun, ia menegaskan bahwa Sumut harus tetap memperjuangkan agar empat pulau tersebut tidak kembali ke Provinsi Aceh.
“Kita harus mempertahankan wilayah ini. Kita tunggu hasil diskusi antara pemerintah pusat dan daerah,” ucap politisi Golkar tersebut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Gubernur Sumut, Bobby Nasution, juga sudah menawarkan skema pengelolaan bersama jika wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi.
“Penetapan ini bukan tanpa dasar. Ada kajian ilmiah yang mendasarinya. Tidak mungkin keputusan sebesar ini diambil secara tiba-tiba,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Kemendagri menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemerintah Aceh menyatakan akan memperjuangkan agar keempat pulau tersebut dikembalikan ke Provinsi Aceh.(jns)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah