DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Usai pertemuan, sinyal baru muncul dari PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa pembicaraan mencakup peluang kerja sama antara PDIP dan Prabowo dalam membangun pemerintahan.
“Yang dibicarakan tentu saja hal-hal terkait bagaimana bisa bersinergi membangun bangsa dan negara,” ujar Puan, dikutip dari detikNews, Senin (14/4/2025). Ia juga menambahkan bahwa PDIP siap membantu dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama Prabowo.
Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, PDIP sebelumnya memilih berada di luar pemerintahan setelah menjadi rival Prabowo dalam Pilpres 2024. Kini, wacana “sinergi” membuka peluang merapatnya PDIP ke barisan koalisi KIM Plus.
Di sisi lain, isu "matahari kembar" ikut mengemuka. Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat menanggapi kunjungan beberapa menteri ke kediaman Presiden Jokowi di Solo.
“Silaturahmi tetap baik, tapi tidak boleh ada matahari kembar,” ujar Mardani, Jumat (11/4/2025). Namun, PKS segera mengklarifikasi bahwa pernyataan itu adalah pandangan pribadi.
Tanggapan pun datang dari Puan Maharani yang menegaskan, “Presiden saat ini adalah Prabowo Subianto.”
Namun, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, punya pandangan berbeda. Ia menyebut bahwa fenomena matahari kembar bukan lagi isu, melainkan fakta.(jn/**)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum