Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
MEDAN – Komisi III DPRD Medan sepakat akan menggelar kembali rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak manajemen PT Delta Internasional Hotel di Jl Juanda Medan. Kesimpulan itu disepakati saat RDP yang sebelumnya mempertanyakan perizinan dan pajak, Selasa (21/1/2020).
Penjadwalan RDP kembali guna memastikan berbagai usaha dimaksud memiliki izin dan terhindar dari usaha kemaksiatan. Selain itu beberapa usaha Spa dan KTV yang ada di gedung Hotel dipastikan memiliki izin dan taat pajak guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas Pemko Medan.
Menurut anggota Komisi III DPRD Medan Erwin Siahaan, pihaknya akan berusaha mengawasi berbagai usaha tempat hiburan di Medan. “Pertama sekali alasan memanggil untuk memastikan usaha memiliki izin dan mentaati aturan termasuk pembayaran pajak,” sebut Erwin.
Selain itu tambah Erwin, untuk RDP berikutnya akan mengundang para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dengan usaha Delta Spa. Apalagi intansi terkait yang menangani masalah pajak.
Disisi lain anggota DPRD lainnya Rudiawan Sitorus mengingatkan pihak pemilik Delta Spa agar memperhatikan nilai moral anak anak muda di Kota Medan.
Begitu juga dengan pengoperasian Delta Spa agar tetap memperhatikan aturan yang berlaku. “Pemilik usaha diminta jangan hanya memikirkan keuntungan saja sehingga melegalkan usaha maksiat.
Rapat tersebut, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Medan M Afri Rizki Lubis didampingi, Erwin Siahaan, Abd Rahman Nasution, Hendri Duin, Netti Yuniati Siregar, Siti Suciati, Rudianto Sitorus dan Irwansyah. (Is)
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah