MEDAN – Komisi III DPRD Medan sepakat akan menggelar kembali rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak manajemen PT Delta Internasional Hotel di Jl Juanda Medan. Kesimpulan itu disepakati saat RDP yang sebelumnya mempertanyakan perizinan dan pajak, Selasa (21/1/2020).
Penjadwalan RDP kembali guna memastikan berbagai usaha dimaksud memiliki izin dan terhindar dari usaha kemaksiatan. Selain itu beberapa usaha Spa dan KTV yang ada di gedung Hotel dipastikan memiliki izin dan taat pajak guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas Pemko Medan.
Menurut anggota Komisi III DPRD Medan Erwin Siahaan, pihaknya akan berusaha mengawasi berbagai usaha tempat hiburan di Medan. “Pertama sekali alasan memanggil untuk memastikan usaha memiliki izin dan mentaati aturan termasuk pembayaran pajak,” sebut Erwin.
Selain itu tambah Erwin, untuk RDP berikutnya akan mengundang para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dengan usaha Delta Spa. Apalagi intansi terkait yang menangani masalah pajak.
Disisi lain anggota DPRD lainnya Rudiawan Sitorus mengingatkan pihak pemilik Delta Spa agar memperhatikan nilai moral anak anak muda di Kota Medan.
Begitu juga dengan pengoperasian Delta Spa agar tetap memperhatikan aturan yang berlaku. “Pemilik usaha diminta jangan hanya memikirkan keuntungan saja sehingga melegalkan usaha maksiat.
Rapat tersebut, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Medan M Afri Rizki Lubis didampingi, Erwin Siahaan, Abd Rahman Nasution, Hendri Duin, Netti Yuniati Siregar, Siti Suciati, Rudianto Sitorus dan Irwansyah. (Is)
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola dunia. Kapten Timnas Argentina itu kini telah mengo
Olahraga
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan
Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh p
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi dokter muda peserta Uji Kompetensi
Politik
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan
Peristiwa
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah