DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
MEDAN - Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul MA Simanjuntak, meminta Kepala Satpol PP Kota Medan untuk menghentikan operasional bengkel perakitan rangka bangunan di Jalan Cengkeh, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas karena tidak memiliki izin.
“Kepada perwakilan pemilik bengkel supaya menghentikan aktifitasnya. Kita menyahuti keluhan masyarakat, mereka terganggu karena suara bising. Rakyat ngadu dan benar terjadi suara bising dan tidak ada pula izin. Jadi, tolong dihentikan dulu,” pinta Paul Simanjuntak didampingi sejumlah anggota komisi kepada perwakilan pemilik bengkel, Edi, ketika meninjau usaha bengkel tersebut, Selasa (14/01/2020).
Paul meminta jajaran Pemko Medan melalui Satpol PP menegakkan aturan yang berlaku. “Bagi yang melanggar kiranya diberikan efek jera,” ujarnya.
Senada dengan itu anggota Komisi IV, Antonius Tumanggor, meminta agar usaha bengkel dihentikan sebelum mengantongi izin resmi.“Kita juga berharap jangan sampai ada gesekan yang memicu keributan, sehingga lingkungan tidak kondusif,” ujar Antonius.
Sementara Camat Medan Amplas, Edie Matondang, mengaku sudah pernah melakukan perintah stop kepada pemilik bengkel. “Kendati sudah kita peringati, pemilik usaha bengkel terkesan bandal tidak mengindahkan saran kita,” kata Edie.
Diketahui, warga mengadu ke Komisi IV DPRD Kota Medan mempersoalkan usaha rakitan rangka baja milik CV Jaya Multi Kontraktor yang berada persis di pemukiman dekat perumahan Villa Gading Mas dan Perumahan Royal Mutiara Residance.
Kenyamanan warga terganggu, karena suara bising dari bengkel saat melakukan perakitan rangka baja serta badan jalan cepat rusak, karena dilalui truk pengangkut baja bertonase tinggi.Ironisnya, mewakili pemilik bengkel bernama, Edy, tidak dapat menunjukkan izin usaha apapun terkait aktifitas yang dilakukan, padahal usaha tersebut sudah beroperasi sekitar 6 bulan.
Setelah melihat dan mendapatkan masukan, Komisi IV bersama Kasatpol PP, Camat Medan Amplas, Lurah Harjosari II dan perwakilan Dinas PKPPR, Cahyadi, sepakat akan melakukan tindakan kepada pemilik bengkel. (Is)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah