Wacana WFH untuk Hemat BBM, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak dan Jaga Layanan
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas,
Politik
MEDAN – Fraksi NasDem DPRD Kota Medan mengkritisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan terhadap perubahan Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031. Melalui anggota Antonius D Tumanggor selaku juru bicara dalam pemandangan umumnya minta agar perubahan tidak dijadikan sarana pembenaran penyimpangan.
“Fraksi kami berharap, perubahan RTRW tidak dijadikan sarana legalisasi atau justifikasi terhadap pelanggaran RTRW,” sebut Antonius Tumanggor (foto) saat membacakan pemandangan umum Fraksi Nasdem atas Ranperda Kota Medan terhadap perubahan Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 dalam rapat paripurna dewan di ruang paripurna gedung dewan, Senin sore (13/1/2020).
Namun kata Antonius, dilakukan pengajuan revisi RTRW adalah sebagai upaya menyelaraskan ruang yang tersedia.Selain itu tambah Antonius Tumanggor yang akrab disapa Anton itu, dengan hadirnya perubshan Perda RTRW Kota Medan diharapkan juga tidak akan menimbulkan kesenjangan baru bagi wilayah lain diluar kawasan Medan Utara.
Maka itu lanjut Anton, agar pembahasan Ranperda nantinya dilakukan oleh panitia khusus (Pansus). Dalam Pansus harus melibatkan para ahli, tokoh masyarakat, praktisi dan akademisi yang memiliki integritas tinggi. Sehingga muaranya akan menghasilkan pemerataan pembangunan di Kota Medan guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
Disisi lain masih dalam pemandangan umumnya, Antonius juga mempertanyakan konsep Pemko Medan dalam upaya penyediaan fasilitas dasar yang dinilai belum terakomodir di RTRW seperti rencana pengembangan transportasi massal dan jalur Kereta Api.
Seiring dengan itu, terkait akan dampak penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), jalur Kereta Api, maupun infrastruktur jalan terhadap lahan masyarakat kiranya diselesaikan dengan cara humanis.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE (PDIP) didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, HT Bahrumsyah dan Rajudin Sagala dan dihadiri para anggota dewan lainnya. Juga dihadiri Sekda Kota Medan Ir Wirya Alrahman dan para pimpinan Organisas Pimpinan Daerah (OPD) jajaran Pemko Medan.
Sebagaimana diketahui, susunan komposisi Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah SE (Ketua) Endriansyah Rendy (Sekretaris), Habiburrahman Sinuraya (Bendahara) dan Antonius D Tumanggor (Wakil Ketua). (Ismal)
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah secara jelas,
Politik
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Utara resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode
Politik
Lilik Riadi Dalimunthe resmi dilantik sebagai Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera
Politik
Komisi III DPR RI mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator
Politik
Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan resmi menahan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padangsidimpuan berinisial &ldquoA&rdquo atas dugaan
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan pembagian paket sehat dan pelayanan Posyandu bagi 22 Warga Binaan
Hukum
Kasus hukum yang menjerat Nabilah O&rsquoBrien mendapat sorotan dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III, Rikwanto, mengingatkan
Politik
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar peringatan malam Nuzulul Qur&rsquoan 17 Ramadhan 1447 Hijriah di Lapangan Serbag
Hukum
Semangat Tahun Kuda Api terasa di berbagai kota. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan forum eksklusif bagi nasabah BTN
Ekonomi