Peduli Kesehatan WBP Lansia, Lapas Bagansiapiapi Bagikan Paket Sehat dan Gelar Posyandu
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan pembagian paket sehat dan pelayanan Posyandu bagi 22 Warga Binaan
Hukum
MEDAN - Komisi III DPRD Medan menunda rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen Lima Rooftop. Penundaan dilakukan karena perwakilan Lima Rooftop tak membawa data lengkap sesuai yang diminta.
RDP digelar di ruang rapat Komisi III, Selasa (14/01/2020). Rapat dipimpin Ketua Komisi III M Afri Rizki Lubis dengan dihadiri anggota Komisi III antara lain T Edriansyah Rendy, Irwansyah, Netty Siregar, Abdul Rahman Nasution dan Hendri Duin. Sementara Lima Rooftop diwakili Arjuna selaku manager store.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Rahman mengungkapkan rapat ini sebagai upaya untuk mengetahui terkait izin Lima Rooftop terutama bukti setoran pajak. “Izin operasional apakah sudah pas, dan kewajiban retribusi sudah ditunaikan. Sehingga bisa menghasilkan income yang baik bagi kota Medan,” sebutnya.
Anggota Komisi III lainnya, Irwansyah menuturkan, setiap pelaku usaha harusnya patuh dengan ketentuan aturan yang ada. “Kami ingin mengetahui kapan (Lima Rooftop) mulai beroperasional dan pembayaran pajak ini apakah sudah berjalan. Kami (Komisi III) akan terus bergerilya ke tempat semacam Lima Rooftop untuk membina mitra terkait,” sebutnya.
Hanya saja, Arjuna mengaku tak membawa data soal bukti setoran pajak yang diminta anggota Komisi III. Ia beralasan hanya membawa kelengkapan surat izin.
“Setahu saya, surat izin tidak ada masalah. Soal data pembayaran pajak memang tidak ada dibawa. Karena undangan hanya soal izin bukan soal data pajak. Untuk data pajak itu yang lebih mengetahui orang office,” kata Arjuna yang mengaku baru 6 bulan di manajemen Lima Rooftop.
Mendengar penjelasan Arjuna, M Afri Rizki Lubis memutuskan untuk menunda rapat hingga pekan depan. “Rapat ditunda seminggu. Kami minta pekan depan Lima Rooftop membawa perangkat manajemen yang berkaitan dengan data pajak. Minggu depan RDP juga akan disinkronkan dengan dinas terkait. Karena kita ingin mengetahui di bulan berapa saja pajak yang telah dibayarkan,” ungkapnya.(Jai)
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan pembagian paket sehat dan pelayanan Posyandu bagi 22 Warga Binaan
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar peringatan malam Nuzulul Qur&rsquoan 17 Ramadhan 1447 Hijriah di Lapangan Serbag
Hukum
Semangat Tahun Kuda Api terasa di berbagai kota. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan forum eksklusif bagi nasabah BTN
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan pembangunan tiga ruas jalan strategis di kawasan Sipiongot, Kabupaten Padanglawas
Daerah
Suasana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi, Selasa (3/3/2026), berubah khidmat saat rangkaian perlombaan keagamaan
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi resmi membuka kegiatan pesantren kilat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Hukum
Kantor berita Iran, Tasnim News Agency dan Fars News Agency, melaporkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal
Peristiwa
Kebijakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang menerbitkan surat edaran tentang penataan penjualan daging babi di seluruh wilayah
Hukum
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Bupati Rokan Hilir
Hukum
Dua kader PDI Perjuangan (PDIP) Kota Medan, Hasyim SE dan Wong Chun Sen Tarigan, menyampaikan pandangan berbeda terkait Surat Edaran (SE)
Politik