MEDAN - Pasca pandemi Corona Covid-19, warga Kota Medan merasa resah tagihan PDAM Tirtanadi membengkak.
Warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya, merasa keberatan karna tagihan di bulan Juli 2020 meningkat tidak wajar.
\"Biasanya bayar tagihan Rp.100.000 kok sekarang Rp 200.000 an,\" ujarnya.
Ia mengeluhkan harus membayar tagihan bulan Juli 2020 yang dianggapnya tidak wajar.
Terpisah diruang kerjanya, Kepala Cabang Pdam Tirtanadi Cabang Sei Agul, Taslim mengatakan, bahwa tagihan Pdam pelanggan meningkat karna petugas tidak turun mengecek standmeter warga, selama pandemi Covid-19.
\"Selama 2 bulan, pasca pandemi covid-19, petugas tidak turun ke lapangan untuk mengecek standmeter pelanggan,\" ujar Taslim.
Ia mengakui, selama Covid-19, petugas menulis standmeter pelanggan mengikuti tagihan bulan sebelumnya, guna meringankan pelanggan.
Terkait membengkaknya tagihan warga di bulan Juli 2020, Taslim mengatakan itu hal wajar, disebabkan akumulasi tagihan 3 bulan terakhir.
Menurutnya, tambah Taslim, kenaikan pemakaian pelanggan, diduga karna pelanggan lebih banyak dirumah pasca Covid-19.
\"Tidak ada kenaikan tarif Pdam Tirtanadi, kita masih mengacu tarif restribusi yang diterbitkan 30 Januari 2017,\" tegasnya.
Taslim juga berharap agar pelanggan memaklumi petugas yang tidak bisa mengecek standmeter pelanggan pasca pandemi Covid-19.
\"Kedepan, kita tetap konsisten memberikan layanan terbaik buat pelanggan, khususnya warga Kota Medan,\" pungkasnya.(Jai)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah