Terima Serambi Award 2026, Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah Tekankan Komitmen Pulihkan Kepercayaan Publik
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terkait kualitas penyelenggaraan acara, proses penetapan pemenang tender kalender tahunan itu turut dipertanyakan menyusul munculnya dugaan telah dikondisikan sejak awal.
Di media sosial, sejumlah pengunjung mengaku kecewa setelah menghadiri kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut. Mereka menilai kemeriahan acara belum sebanding dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Salah satu kritik datang dari akun TikTok Priadi dan Mie Express Tenda Merah yang diunggah kembali oleh akun AnnaJullie93. Dalam video tersebut, mereka mengaku tidak puas dengan penyelenggaraan GEMES.
Baca Juga:"Nggak enak pun. Nggak mau lagi ke sana. Tahun depan juga nggak lagi," ujar pemilik akun itu.
Komentar tersebut kemudian memicu beragam respons dari warganet. Banyak yang mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan seremonial apabila kualitas pelaksanaannya dinilai belum mampu memberikan hiburan maupun dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Meski demikian, tidak seluruh tanggapan bernada negatif. Akun Instagram @mi.raheim justru memberikan apresiasi kepada Pemko Medan. Menurutnya, GEMES menjadi wadah penting untuk memperkenalkan budaya Melayu dan keberagaman etnis Kota Medan kepada masyarakat luas serta berlangsung aman tanpa gangguan berarti.
Di tengah pro dan kontra tersebut, informasi yang beredar menyebut penetapan pemenang tender penyelenggaraan GEMES 2026 diduga telah dikondisikan sejak awal. Dugaan itu memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses pengadaan serta indikasi tidak terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam penentuan pemenang proyek.
Merespons hal itu, Direktur Utama Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI), Kristian Simarmata, meminta seluruh proses penyelenggaraan GEMES mendapat pengawasan ketat, mulai dari tahap perencanaan anggaran, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mekanisme tender, pelaksanaan kontrak hingga pengawasan internal di lingkungan Pemko Medan.
Menurut Kristian, audit investigatif terhadap penyelenggaraan GEMES tahun sebelumnya juga perlu dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan markup anggaran, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, maupun potensi kerugian keuangan negara.
Ia menilai selama ini evaluasi terhadap manfaat penyelenggaraan GEMES masih minim. Padahal, kegiatan tersebut setiap tahun menggunakan anggaran rakyat bernilai miliaran rupiah sehingga semestinya mampu menunjukkan dampak nyata terhadap sektor pariwisata, pelaku seni, UMKM, hingga peningkatan kunjungan wisatawan.
"Kalau manfaatnya tidak terukur, sementara anggarannya terus meningkat, tentu publik berhak mempertanyakan kewajaran penggunaan APBD tersebut," kata Kristian.
SMI juga mendesak DPRD Kota Medan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan memanggil pihak-pihak terkait serta membedah secara terbuka rincian anggaran kegiatan.(jns)
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik
Danantara Housing Expo (DHE) 2026 memperkuat kolaborasi ekosistem perumahan dengan mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan indu
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik