5 Tuntutan Demo BEM UI , Turunkan Harga BBM hingga Setop MBG

JELAJAHNEWS.ID -Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi seluruh BEM fakultas di lingkungan UI dan menjadi fokus utama dalam agenda demonstrasi mahasiswa.

Aksi yang semula direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, itu juga diikuti mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan lima tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut telah dirumuskan melalui proses konsolidasi bersama seluruh BEM fakultas di Universitas Indonesia.

Baca Juga:

• Kenaikan BBM Non-Subsidi Dinilai Tekan Daya Beli Kelas Menengah

"Jadi ada lima pokok tuntutan kami besok. Sudah dirangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI," ujar Dimas, Kamis (11/6/2026).

Menurut Dimas, aksi yang digelar mahasiswa bersifat terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak berafiliasi dengan kelompok atau organisasi massa tertentu.

"Tidak menutup atau memberikan batasan. Di samping itu kita tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa mana pun," katanya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan pertama adalah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mahasiswa menilai pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tuntutan kedua adalah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Mahasiswa menyoroti tingginya biaya hidup yang dinilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Kedua program tersebut menjadi salah satu fokus kritik yang disampaikan dalam aksi.

Tuntutan keempat berkaitan dengan penghentian praktik militerisme di ranah sipil. Mahasiswa menilai perlu adanya batas yang jelas antara institusi militer dan sektor sipil sesuai prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Sementara itu, tuntutan kelima adalah mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan apabila terdapat kebijakan yang dinilai bermasalah serta tidak menghindari kritik publik. Mahasiswa menilai sikap terbuka dan akuntabel menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Kelima tuntutan tersebut menjadi materi utama yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Melalui demonstrasi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dapat mendengar dan merespons berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.(jn/**)