DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
MEDAN – Meski dalam suasana pandemi covid-19, puluhan buruh dari Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Bersatu Indonesia (DPP – SBBI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jumat (19/6/2020).
Pantauan dilokasi, aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh itu mendapat pengawalan pihak kepolisian dan juga petugas Satpol PP Pemprovsu. Aksi yang dilakukan sebelum Sholat Jumat tersebut pun berjalan dengan tertib serta menerapkan protokol kesehatan.
Adapun tujuan aksi tersebut mereka lakukan, ialah untuk meminta Gubernur, Edy Rahmayadi memberikan sanksi tegas kepada ASN pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dinilai tidak serius dalam menangani pengaduan buruh.
“Kami minta Pak Gubernur memberikan sanksi tegas kepada ASN pengawas berupa mutasi ke UPT lain karena empat tahun pengaduan kami tidak juga ada progres,” sebut Koordinator Aksi, Wisnu Utama saat berorasi.
Wisnu pun membeberkan fakta berupa dokumen yang berisi 22 pengaduan SBSI berkaitan dengan hak-hak buruh yang tidak diberikan oleh pihak perusahaan. Diantaranya, 9 pengaduan ke Disnaker Sumut, 11 pengaduan ke UPT II Pengawas Ketenagakerjaan, dan 3 pengaduan ke UPT I Pengawas Ketenagakerjaan. Bahkan nama-nama perusahaan yang mereka adukan juga tertera dalam dokumen yang mereka bawa berikut dengan permasalahannya.
“Hampir setiap tahun kami mempertanyakan pengaduan yang kami layangkan ke Disnaker Sumut, namun belum juga ada tindak lanjutnya. Dan kami juga sudah berapa kali menyurati Kadisnaker Sumut, namun belum ada tanggapan,” ungkapnya.
Aksi tersebut diterima Kabag Hubungan Antar Lembaga Biro Humas Setdaprovsu, Salman sebagai perwakilan dari Pemprovsu. Ia pun mengapresiasi aksi unjuk rasa para buruh yang tetap menerapkan protokoler kesehatan dalam menyampaikan aspirasinya. Seperti mengenakan masker, menjaga jarak dan membawa sanitizer.
Kemudian Salman yang menerima salinan dokumen pengaduan SBSI tersebut mengatakan bahwa dirinya akan segera menyampaikan laporan dari SBBI kepada Gubernur.
“Setelah ini, dokumen pengaduan SBSI ini akan saya sampaikan ke Pak Gubernur,” kata Salman menanggapi aksi tersebut. (IP)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah