Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
LABUHAN - Meskipun wabah penularan covid-19 semakin hari meningkat, masih saja lokasi perjudian yg diduga rentan dengan penularan virus corona masih berjalan, serta tidak menuruti instruksi Kapolri, dan pejabat berwenang.
Pasalnya, tampak pengelola ” judi tembak ikan” bermodus game (permainan) yang berada dikawasan Jalan Yos Sudarso KM.13, tepatnya didepan SPBU Simpang Martubung, masih terlihat beroperasi, bahkan seperti tidak mau tahu virus corona sedang melanda, Senin (20/04/2020).
Ditambah lagi dengan adanya wabah penyakit virus corona atau COVID-19 , perjudian tersebut sudah seharusnya ditutup,mengacu kepada kebijakan pemerintah Nomor: Mak/2/lll/2020 terkait cepatnya penyebaran COVID-19, serta mengutamakan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi(salus populi suprema lex esto).
Dalam maklumat yang dikeluarkan Kapolri yang berbunyi \"Tidak mengadakan kegiatan sosial yang membuat berkumpulnya massa,tetap tenang dan tidak panik, dan waspada menyikapi himbauan dari pemerintah, serta dalam keadaan mendesak/tidak bisa dihindari kegiatan yang melibatkan banyak orang harus menjaga jarak sesuai protokol kesehatan\" .
Dalam hal ini jelas bahwa perjudian berkedok ketangkasan tembak ikan tersebut telah melanggar maklumat yang telah dikeluarkan Kapolri,tidak hanya itu perjudian tersebut juga telah meresahkan banyak masyarakat sekitar lingkungan tersebut.
Warga yang enggan disebutkan namanya berharap ketegasan dari pihak kepolisian untuk menangani perjudian tersebut sesuai dengan hukum, dan kebijakan terbaru tentang pencegahan makin maraknya penyebaran COVID-19, agar memberikan sanksi karna perjudian tersebut telah bertentangan dengan dengan maklumat yang di keluarkan Kapolri.
Ketika dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Jerico Lavian Chandra enggan membalas konfirmasi wartawan. (Rafli)
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serdang atau Mebidang di
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya menanamkan budaya menabung dan literasi keuangan sejak usia dini se
Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik