DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
ACEH TAMIANG - Ketua forum PDPK (Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja) Bunyamin, S. Sos. I, bertemu Anggota DPR-RI Dapil Aceh -2, Bang Muslim. SHI. MM, di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Dalam pertemuan itu, ketua forum PDPK menyampaikan kendala 85 orang tenaga PDPK Aceh Tamiang, yang dinyatakan lulus CPNS katagori K2, pada tahun 2013, namun sampai sekarang, proses penetapan Nomor Induk Pegawai ( NIP) mereka tidak keluar.
\"Kami selaku forum PDPK merasa prihatin sampai sekarang, 85 orang yang dinyatakan lulus CPNS, tetapi tidak menerima SK CPNS,\" kata Bunyamin.
Sementara itu, Anggota DPR-RI Dapil Aceh-2, Bang Muslim. SHI. MM, menyayangkan 85 orang tenaga PDPK Aceh Tamiang yang lulus CPNS katagori K2, namun tidak keluar SK CPNSnya.Dan telah menerima berkas
administrasi 85 orang tersebut,agar berkoordinasi dengan kementrian terkait, guna memastikan kendala CPNS K2, yang tak kunjung keluar NIPnya.
\"Permasalahan ini harus segera ada titik terang, guna memperjelas status 85 orang yang dinyatakan CPNS, namun tidak kunjung keluar NIP dan SKnya.Insya Allah saya akan mengambil langkah konkret menyelesaikan permasalahan ini,\" ungkap Bang Muslim.
Ia menambahkan, akan memastikan apakah 85 orang ini bisa keluar NIP dan SK CPNSnya, jika memang bermasalah harus jelas dan di tinjau ulang prosesnya, kalau ada kendala, akan meminta pihak BKN, untuk memastikan status mereka sehingga kedepan mereka bisa ikut test CPNS umum, maupun P3K.
k Sebelum berangkat ke Jakarta, ketua Forum PDPK Aceh Tamiang sudah berkoordinasi ke pihak BKPSDM, Fauziati, terkait izin berkas data 85 orang anggota , agar dibawa ke Jakarta karna NIP nya tidak kunjung keluar ke DPR-RI, dan DPD-RI.(Red)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah