Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
ACEH TAMIANG - Ketua forum PDPK (Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja) Bunyamin, S. Sos. I, bertemu Anggota DPR-RI Dapil Aceh -2, Bang Muslim. SHI. MM, di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Dalam pertemuan itu, ketua forum PDPK menyampaikan kendala 85 orang tenaga PDPK Aceh Tamiang, yang dinyatakan lulus CPNS katagori K2, pada tahun 2013, namun sampai sekarang, proses penetapan Nomor Induk Pegawai ( NIP) mereka tidak keluar.
\"Kami selaku forum PDPK merasa prihatin sampai sekarang, 85 orang yang dinyatakan lulus CPNS, tetapi tidak menerima SK CPNS,\" kata Bunyamin.
Sementara itu, Anggota DPR-RI Dapil Aceh-2, Bang Muslim. SHI. MM, menyayangkan 85 orang tenaga PDPK Aceh Tamiang yang lulus CPNS katagori K2, namun tidak keluar SK CPNSnya.Dan telah menerima berkas
administrasi 85 orang tersebut,agar berkoordinasi dengan kementrian terkait, guna memastikan kendala CPNS K2, yang tak kunjung keluar NIPnya.
\"Permasalahan ini harus segera ada titik terang, guna memperjelas status 85 orang yang dinyatakan CPNS, namun tidak kunjung keluar NIP dan SKnya.Insya Allah saya akan mengambil langkah konkret menyelesaikan permasalahan ini,\" ungkap Bang Muslim.
Ia menambahkan, akan memastikan apakah 85 orang ini bisa keluar NIP dan SK CPNSnya, jika memang bermasalah harus jelas dan di tinjau ulang prosesnya, kalau ada kendala, akan meminta pihak BKN, untuk memastikan status mereka sehingga kedepan mereka bisa ikut test CPNS umum, maupun P3K.
k Sebelum berangkat ke Jakarta, ketua Forum PDPK Aceh Tamiang sudah berkoordinasi ke pihak BKPSDM, Fauziati, terkait izin berkas data 85 orang anggota , agar dibawa ke Jakarta karna NIP nya tidak kunjung keluar ke DPR-RI, dan DPD-RI.(Red)
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serdang atau Mebidang di
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya menanamkan budaya menabung dan literasi keuangan sejak usia dini se
Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik