JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan mengungkap alasan kenapa sistem degradasi dihapuskan di lanjutan Liga 1 2020.
Iriawan mengaku bahwa PSSI sengaja menghapus sistem degradasi karena ditakutkan klub tidak tampil maksimal di masa pandemi covid-19 seperti saat ini. Melalui Surat Keputusan SKEP/53/VI/2020 yang dikeluarkan Minggu 28 Juni 2020, PSSI mengumumkan akan melanjutkan kompetisi Liga 1, 2 dan 3 mulai Oktober 2020, setelah sebelumnya ditangguhkan sejak Maret 2020.
Salah satu aturan baru yang dikeluarkan PSSI adalah menghapus aturan degradasi. Aturan itu awalnya mendapat penolakan dari sejumlah klub. Namun, setelah PSSI melakukan diskusi panjang dengan petinggi dari 18 klub di Liga 1, akhirnya mereka sepakat kompetisi yang kemungkinan kelar sebelum Maret 2021 itu meniadakan aturan degradasi.
“Sekarang kan ada 18 tim, kalau nanti kami berhitung yang terjelek dan beberapa pertimbangan. Kalau satu klub terpapar virus corona, kan otomatis akan berhenti untuk rapid test dan segala macam. Itu akan jadi masalah. Kasihan mereka nanti tidak maksimal. Mungkin akan turun nilainya atau poinnya. Kami menjaga itu sebetulnya,” kata Iwan Bule sapaan akrab Mochamad Iriawan.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa penghapusan sistem degradasi akan berlaku untuk musim ini saja. Dan jika tak ada aral melintang, Liga 1 musim 2021, PSSI akan kembali menerapkan sistem degradasi dan juga promosi.
“Untuk tahun berikutnya sudah kembali normal (regulasinya). Sekarang memang tidak ada degradasi, dan mudah-mudahan nanti tak ada yang terpapar Covid-19,” jelas Iwan Bule. (okz)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi