DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (7/6/2025).
Kunjungan ini menjadi catatan bersejarah, terutama bagi Sri Mulyani yang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di wilayah rawan konflik tersebut.
Kehadiran dua pejabat tinggi negara itu mendapat perhatian publik, apalagi keduanya tampak mengenakan rompi antipeluru saat mengunjungi beberapa titik di Nduga — wilayah yang kerap disebut zona merah akibat seringnya terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Sri Mulyani menyebut kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh seorang Menteri Keuangan ke Nduga, bahkan dalam sejarah Kementerian Keuangan sendiri.
"Betul apa yang dikatakan Pak Menhan, mungkin belum pernah ada Menteri Keuangan yang datang ke sini (Nduga) atau ke wilayah seperti ini di Papua," ucap Sri Mulyani dalam sambutannya, dikutip Minggu (8/6/2025).
Meskipun baru pertama kali mengunjungi Nduga, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya telah beberapa kali mendatangi sejumlah wilayah lain di Papua dalam kapasitas sebagai Menteri Keuangan, baik pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun periode saat ini.
"Saya sudah beberapa kali datang ke beberapa daerah di Papua. Tapi ini pertama kali saya ke Nduga," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya meninjau langsung kondisi lapangan agar penyusunan kebijakan tak hanya mengandalkan data statistik semata.
"Kalau hanya melihat dari angka, kita tidak bisa memahami situasi yang sebenarnya," ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertahanan yang telah mengajaknya untuk meninjau langsung progres pembangunan dan kondisi sosial di Kabupaten Nduga.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keamanan, pendidikan, serta layanan kesehatan di wilayah tersebut. Kedua menteri juga berdialog dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab) Nduga dan masyarakat setempat, serta meninjau sejumlah fasilitas publik.(***)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah