DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JAKARTA - Aturan pemerintah memberlakukan penumpang pesawat tujuan dan keluar Jakarta wajib mengantongi hasil test swab polymerase chain reaction (PCR Test) virus corona, mulai hari ini, Selasa (26/5/2020).
Jika penumpang tidak memilik hasil tes swab corona, akibatnya tidak dapat diberangkatkan oleh maskapai.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo guna menindaklanjuti keputusan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan terkait syarat mendapatkan Surat Izin Keluar Masuk(SIKM) ke Jabodetabek,dilansir dari CNNIndonesia.
\"Hasil kesepakatan sebelum memiliki SIKM maka dia wajib melakukan swab test,\" kata Syafrin.
Lebih lanjut, Syafrin mengatakan, ketentuan disepakati sebab banyak masyarakat yang masuk ke Jabodetabek menggunakan angkutan udara hanya membawa surat kesehatan dan belum menjalankan PCR test.
Oleh sebab itu, penumpang pesawat yang memegang sertifikat rapid test diwajibkan melakukan swab test dengan biaya pribadi dan wajib karantina hingga hasilnya tes tersebut keluar.
\"Jadi bagi masyarakat yang mau kembali ke Jakarta yang sudah terlanjur mudik kemudian kembali ke Jakarta maka yang bersangkutan wajib memiliki surat izin masuk di sana ada syaratnya,\" ujarnya.
Ia menambahkan, hal serupa juga berlaku bagi penumpang pesawat yang akan berangkat meninggalkan Jakarta dari Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma, yakni telah memiliki hasil PCR test.
Sehingga bila ketentuan ini tidak dilakukan, maka maskapai tidak akan memberangkatkan penumpang.\" Ada penumpang yang sudah beli tiket seperti kejadian tadi pagi, maka hasil kesepakatan sebelum berangkat dia wajib melakukan swab test,\" pungkasnya.(Jai)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik