DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo seharusnya menindaklanjuti tuntutan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara yang beberapa waktu lalu meminta agar Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak dicopot.
Panca Putra Simanjuntak dinilai gagal membina anak buahnya yang terlibat dalam pencurian sepeda motor di Medan, Sumatera Utara, Rabu (5/10/2022) lalu.
"Mestinya berbagai keluhan apalagi kemarin sudah didemo, menjadi sebab bagi atensi Kapolri untuk mengetahui lebih lanjut kiprah dari Kapolda Sumut ini," kata Ray Rangkuti, dilansir dari gatra.com, Jumat (14/10/2022).
Beberapa hari lalu, HMI Sumut melakukan aksi protes terhadap Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kapolrestabes Medan terkait keterlibatan tiga polisi dari Satuan Samapta Polrestabes Medan dalam perampokan sepeda motor milik warga Pancurbatu, Deliserdang, Sumatera Utara.
Ketiganya sudah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat pada sidang etik yang digelar di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara.
Menurut Ray, tuntutan HMI Sumut merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap institusi Kepolisian. Ia meminta Kapolri Sigit tidak meremehkan keluhan masyarakat sipil terhadap kinerja institusinya di daerah.
Jika keluhan yang disampaikan para mahasiswa dalam aksi demonstrasi itu benar adanya, kata Ray, Kapolri Sigit wajib mencopot Panca Putra Simanjuntak dari jabatan Kapolda Sumut.
"Baiknya Kapolri tidak meremehkan berbagai keluhan masyarakat ini. Dan Kapolri juga jangan takut-takut kalau memang tindakan anak buahnya sangat meresahkan masyarakat, tentu segera lakukan pencopotan, penggantian, dan sebagainya," tandas Ray. (JN/r)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik