6.347 Non ASN Madina Jadi Peserta, Jamsostek Beri Piagam Penghargaan

JELAJAHNEWS.ID - Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Sidempuan dan BPJS Ketenagakerjaan Madina melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi pada Kamis (29/9/2022).

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Sidempuan, Sanco Manullang mengatakan hingga akhir September 2002, pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Madina terdaftar 6.347 dari total pegawai Non ASN 6.512 orang.

Kepala Desa dan perangkat Desa seluruhnya sudah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek), namun masih banyak tunggakan iuran perangkat desa.

Kemudian terdapat segmentasi pekerja swasta yang belum optimal mengikuti program perlindungan bersifat wajib  Undang-undang No 24 tahun 2011 terkait BPJS, namun langkah Pemerintah Kabupaten Madina patut di acungi jempol dan diapresiasi.

"Kemarin, kita audiensi dengan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, beliau sangat bersemangat dan optimistis, Universal Labor Coverage bakal tercapai meski bertahap," kata Sanco Manullang.

Capaian ini, sebut Sanco, tentu tidak terlepas dari dukungan Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Madina. "Maka dari itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan jajaran dan menyampaikan piagam penghargaan," katanya.

Sanco Manullang turut memperkenalkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madina yang baru Rolan Tobing yang menggantikan Bahri Harahap yang memasuki masa pensiun.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab di Ruang Kerja Wakil Bupati, selain menuntaskan iuran Perangkat Desa, Jamsostek juga memohon dukungan Pemkab atas kebijakan  anggaran iuran bagi pekerja rentan (kurang mampu) pada P(R) APBD 2022-2023.

Lantaran surat usulan Perda Jamsostek dan usulan anggaran tenaga rentan sudah diajukan pada Februari 2022, Sanco juga memohon kembali agar Pemkab dan meneruskan ke pihak legislatif untuk dibahas dan diharmonisasi.

Turut dalam audiensi Kamis, 29 September 2022, Kepala Cabang Mandailing Natal Rolan L. Tobing, Kepala Bidang Kepesertaan Yuliandi, dan sejumlah staf.

Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan penghargaan Jamsostek.

Terkait usulan Perda, Wakil Bupati Atika tampak sangat antusias dan ingin bergerak kencang, guna percepatan Universal Labor Coverage di wilayah Madina.

"Sekiranya dapat dalam bentuk Peraturan Bupati, kita bakal proses segera. Kami harapkan koordinasi intensif ke depan," kata Wakil Bupati perempuan termuda di Indonesia itu.

Disampaikan politikus milenial yang jebolan Magister Universitas New South Wales (2017), Bupati dan jajaran Pemkab senantiasa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal, salah satunya melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Belum sepenuhnya masyarakat paham beda BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Ayo kita terjun ke sentra pekerja," ajak Atika.

Atika meminta sinergi Pemkab  dengan BPJS Ketenagakerjaan terus dioptimalkan, lantaran perlindungan bagi seluruh warga Mandailing Natal masih minim.

Tingkatkan Coverage

Dengan penduduk sekitar 500.000 jiwa, jumlah pekerja 225.000 jiwa, kepesertaan Jamsostek, utamanya sektor pekerja Bukan Penerima Upah dinilai rendah yaitu 11,7 persen dari jumlah angkatan kerja.

Sehingga cakupan perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Mandailing Natal dinilai masih rendah.

Sanco menyebut, tahun 2022 dari 12 Kabupaten Kota wilayah kerja, Kota Sibolga dinilai terdepan dalam cakupan perlindungan Ketenagakerjaan. "Cakupan perlindungan Kota Sibolga sudah lebih 50 persen," ujarnya.

Sebelumnya tahun 2019 Pemkab Tapsel berhasil meraih juara 3  Paritrana Awards. "Kini, sedang menunggu Paritrana Awards, Sibolga yang masuk 9 besar nasional kiranya berhasil meraih piala presiden ini," katanya.

Sanco berujar, 11 Kabupaten Kota lainnya kiranya dapat segera mengikuti langkah Sibolga, bahkan Kota Sibolga memiliki Perda Santunan Kematian yang disinkronkan dengan Perda Jamsostek.

Sedangkan informasi yang diperoleh sebelumnya, Pemkab Madina tengah  berupaya melindungi setidaknya 10.000 lebih tenaga rentan pada APBD 2023, namun masih menghitung kecukupan anggaran.

Selain itu, upaya Pemkab lainya adalah mendorong iuran pekerja rentan lewat CSR perusahaan, dan ini akan terus digenjot lantaran beberapa perusahaan besar sudah komit memberikan CSR.

Sedangkan partisipasi masyarakat lewat gotong royong dari berbagai segmentasi bakal terus ditingkatkan.

Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih cepat melakukan sosialisasi dan sinergitas dengan Pemkab Madina.

"Untuk pekerja rentan akan kita upayakan masuk di APBD tahun 2023. Kami siap melakukan berbagai upaya guna percepatan perlindungan pekerja di wilayah Madina, terima kasih atas atensi BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya. (JN-BTM)