5 Tuntutan Demo BEM UI , Turunkan Harga BBM hingga Setop MBG
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
MEDAN - Pemko Medan akan menata dan menyusun seluruh arsip terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan dalam berbagai aspek. Dengan harapan, nantinya seluruh arsip tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus referensi sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kembali pandemi Covid-19 di masa mendatang.
Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Asisten Administrasi Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat usai mengikuti Web Seminar (Webinar) Sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan-RB) No.62/2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Command Center Balai Kota Medan, Kamis (16/7).
\"Sesuai instruksi yang disampaikan, kita akan melakukan penataan dan penyusunan semua arsip terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemko Medan. Sebab, nantinya kejadian yang saat ini dialami akan menjadi cacatan sejarah di masa mendatang. Dengan begitu, generasi ke depan dapat memiliki referensi untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa,\" kata Asmum.
Didampingi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan Maya Fitriani, Asmum mengungkapkan bahwa arsip penanganan Covid-19 yang disusun mencakup berbagai hal di antaranya seperti proses perencanaan penanganan dan penganggaran. \"Selain itu juga langkah, tindakan termasuk kebijakan konkrit yang dilakukan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia juga partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder terkait lainnya,\" jelasnya.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB RI Tjahjo Kumolo yang juga sekaligus membuka webinar tersebut mengaku bahwa SE Menpan-RB No.62/2020 bertujuan mendorong agar seluruh pemerintah daerah menyusun arsip penanganan Covid-19 sebagai upaya mendukung dan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
\"Selain menjadi bahan referensi di masa mendatang, arsip juga menjadi bukti autentik pelaksanaan kegiatan pemerintah. Oleh sebab itu, kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat menyusun arsip terkait penanganan Covid-19 dengan tepat, jelas dan akurat,\" pesan Menpan-RB mengingatkan.
Sementara itu, Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M Taufik mengaku SE Menpan-RB No.62/2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejalan dengan program ANRI mendorong pemerintah daerah agar tertib dan sadar arsip.
\"Nantinya seluruh arsip yang disusun dapat disimpan dan terjaga dengan rapi dan baik. Apalagi jika sudah diinput dalam sistem digital sehingga memudahkan bagi siapa saja untuk melihat dan mengetahui langkah, upaya dan tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani Covid-19 di masa mendatang jika diperlukan,\" ungkap M Taufik. (Jai)
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan komitmen TVRI dalam menghadirkan layanan penyiaran yang merata bagi seluruh
Politik
Tim penasehat hukum keluarga almarhum Ripin dari Kantor Hukum Esron J. Silaban & Rekan meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (
Hukum
Oknum pejabat akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) berinisial AS dilaporkan ke Polrestabes Medan terkait dugaan
Hukum
Perumda Tirtanadi akan melakukan perbaikan pada pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter 1.000 milimeter yang mengalami kebocoran di
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang te
Daerah
Kepala Instalasi Pengolahan Air (Ka.IPA) Delitua Perumda Tirtanadi Azanil Putra angkat bicara, terkait pengolahan bahan kimia yang dinilai
Peristiwa