DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI secara virtual dari Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Senin (29/6/2020). Edy menyampaikan beberapa upaya pemulihan pariwisata di Sumut.
“Hingga saat ini saya terus berpikir bagaimana agar pelaku pariwisata tidak collapse (terpuruk). Untuk itu terus dilakukan berbagai upaya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait. Provinsi juga memfasilitasi kemudahan bagi para industri pariwisata,” ujar Edy.
Ia juga mengingatkan pentingnya protokol kesehatan pada destinasi wisata untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.
“Dalam membuka destinasi wisata, protokol kesehatan adalah intinya. Untuk itu harus kita siapkan dengan baik. Komisi X harus konkret mendorong apa yang sudah kami lakukan, sehingga wisata kita kembali normal,” sebutnya.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang diwakili oleh Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Kurleni Ukar menyampaikan ada pemberian insentif bagi industri dan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19.
“Kemenparekraf memberikan dukungan bagi industri hotel, makan minum dan transportasi untuk menyediakan jasa bagi tenaga kesehatan dan Gugus Tugas Nasional di daerah paling terdampak Covid 19. Kemenparekraf juga aktif menyelenggarakan virtual event untuk meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Kurleni.
Kurleni juga memaparkan jumlah tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 327.235 orang. Jumlah tersebut antara lain tersebar di 5 provinsi yang paling terdampak yakni, Jawa Timur 49.642 orang, Jawa Barat 49.633 orang, Bali 46.140 orang, DKI Jakarta 30.792 orang dan DI Yogyakarta 21.057 orang.
Selanjutnya, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo optimis ada angin baru pariwisata untuk Danau Toba, sebab pembangunan di Danau Toba terus berjalan.
“Kedatangan wisatawan ke Sumut memang menurun, tapi saya optimis karena pembangunan infrastruktur terus berjalan, seperti pembangunan jalan tol Tebing Tinggi - Pematangsiantar yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020. Kemudian pembangunan pelabuhan Ajibata, Tigaras dan Simanindo hingga pembangunan jalan lingkar Samosir akan ditargetkan selesai akhir tahun ini,” tambahnya.
Selain Gubsu Edy Rahmayadi, rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian juga diikuti beberapa kepala daerah destinasi super prioritas, yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, dan Wakil Gubernur NTT, Josep Nae Soi. (IP)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum