DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI secara virtual dari Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Senin (29/6/2020). Edy menyampaikan beberapa upaya pemulihan pariwisata di Sumut.
“Hingga saat ini saya terus berpikir bagaimana agar pelaku pariwisata tidak collapse (terpuruk). Untuk itu terus dilakukan berbagai upaya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait. Provinsi juga memfasilitasi kemudahan bagi para industri pariwisata,” ujar Edy.
Ia juga mengingatkan pentingnya protokol kesehatan pada destinasi wisata untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.
“Dalam membuka destinasi wisata, protokol kesehatan adalah intinya. Untuk itu harus kita siapkan dengan baik. Komisi X harus konkret mendorong apa yang sudah kami lakukan, sehingga wisata kita kembali normal,” sebutnya.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang diwakili oleh Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Kurleni Ukar menyampaikan ada pemberian insentif bagi industri dan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19.
“Kemenparekraf memberikan dukungan bagi industri hotel, makan minum dan transportasi untuk menyediakan jasa bagi tenaga kesehatan dan Gugus Tugas Nasional di daerah paling terdampak Covid 19. Kemenparekraf juga aktif menyelenggarakan virtual event untuk meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Kurleni.
Kurleni juga memaparkan jumlah tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 327.235 orang. Jumlah tersebut antara lain tersebar di 5 provinsi yang paling terdampak yakni, Jawa Timur 49.642 orang, Jawa Barat 49.633 orang, Bali 46.140 orang, DKI Jakarta 30.792 orang dan DI Yogyakarta 21.057 orang.
Selanjutnya, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo optimis ada angin baru pariwisata untuk Danau Toba, sebab pembangunan di Danau Toba terus berjalan.
“Kedatangan wisatawan ke Sumut memang menurun, tapi saya optimis karena pembangunan infrastruktur terus berjalan, seperti pembangunan jalan tol Tebing Tinggi - Pematangsiantar yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020. Kemudian pembangunan pelabuhan Ajibata, Tigaras dan Simanindo hingga pembangunan jalan lingkar Samosir akan ditargetkan selesai akhir tahun ini,” tambahnya.
Selain Gubsu Edy Rahmayadi, rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian juga diikuti beberapa kepala daerah destinasi super prioritas, yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, dan Wakil Gubernur NTT, Josep Nae Soi. (IP)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik