Komisi III Akan Terus Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
MEDAN – Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi kepatuhan warga yang menjalani protokol kesehatan secara disiplin sesuai imbauan pemerintah di masa pandemi covid-19.
Namun, khusus untuk tempat yang kerap melibatkan banyak orang, para pengelolanya diminta menyiapkan aturan ketat pencegahan Covid-19. Juru bicara (Jubir) GTPP Covid Sumut, Aris Yudhariansyah menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan aturan mengenai protokol kesehatan bagi masyarakat yang berkumpul di tempat umum.
Diantaranya, pasar modern, pertokoan, dan sejenisnya yang tertuang dalam Kepmenkes Nomor 382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum yang dikeluarkan pada 19 Juni 2020.
Beberapa informasi penting bagi pengelola maupun pengunjung pusat perbelanjaan yakni, pertama membatasi jumlah pengunjung, melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat pembelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu di atas 37,3 derajat celcius maka tidak diperkenankan masuk.
“Jika pengunjung tidak memakai masker maka tidak diperbolehkan masuk juga. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah serta selama pelaksanaan pemeriksaan suhu, petugas tersebut didampingi oleh petugas keamanan,” ujar Aris dalam keterangan pers di ruang media center GTPP Covid-19, Lantai 6 Kantor Gubsu, Rabu (24/6/2020).
Aturan kedua, lanjutnya, membatasi jumlah pengunjung yang masuk dan jumlah pedagang yang beroperasi, mengatur jarak etalase serta jam operasional, jam buka dan tutupnya mal. Ketiga, mengatur jarak saat mengantri dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter seperti di pintu masuk kasir, lift, ekskalator dan membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dengan membuat tanda pada lantai.
“Hal ini juga harus dilakukan pengaturan jarak minimal 1 meter di tangga dan juga eskalator,” katanya.
Keempat, kata Aris, pengatur moda transportasi agar mencegah terjadinya kerumunan dan mengoptimalkan ruang terbuka juga agar tidak terjadi kerumunan. Pengelola juga diminta memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan atau sesak nafas atau punya riwayat kontak dengan orang yang terkena Covid-19.
Selanjutnya pembersihan dan desinfeksi secara berkala harus dilakukan di mal atau pusat perbelanjaan tersebut setiap harinya. Pembersihan diutamakan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya, serta terakhir sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan Covid-19 harus digencarkan. Hal itu dapat dilakukan dengan dipasang spanduk, poster, banner melalui whatsapp, pengumuman melalui pengeras suara dan lain sebagainya.
“Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan juga menjaga jarak minimal 1 meter,” jelasnya.
Protokol kesehatan ini, menurut Aris, diterbitkan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 untuk memfasilitasi masyarakat yang beraktivitas kembali dalam situasi pandemi Covid-19, namun dengan mulai beradaptasi pada kebiasaan baru, kebiasaan yang lebih sehat, lebih bersih dan lebih bermanfaat.
“Dan ingat selalu perhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi pemerintah terkait Covid-19 di wilayah anda. Apabila risikonya terlalu tinggi dan anda ragu, tetaplah tinggal di rumah dan cari alternatif lain. Karena pasti kita semua setuju kalau kesehatan kita dan keluarga adalah yang terpenting,” sebutnya.
Terkait perkembangan Covid-19 di Sumut, hingga Rabu 24 Juni 2020, disebutkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) 199 orang. Sementara angka positif Covid-19 sebanyak 1.287 orang, meninggal dunia 80 orang dan sembuh 273 orang.
“Kita sudah cukup lama menghadapi ini. Kami melihat sudah cukup banyak yang mematuhi dan kami berterima kasih. Namun sekarang langkah kita adalah bagaimana mengingatkan orang lain, ingatkan dengan cara yang baik sehingga melindungi diri, menjalankan protokol kesehatan, bukan semata-mata karena tekanan dari aturan tetapi karena memang kita tidak ingin sakit,” lanjutnya. Dirinya pun meyakini wabah ini bisa dihadapi dan dilewati semua orang jika seluruh masyarakat mau bekerjasama terus menerus dengan membangun kesadaran kolektif. Karena itu setiap orang harus memastikan jarak aman berinteraksi, penggunaan masker serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebagai cara efektif mengendalikan penyebaran Covid-19. (IP)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik