Komisi III Akan Terus Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
MEDAN – Masa pandemi Covid-19 sangat berdampak kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terutama kesehatan, sosial, dan ekonomi. Namun dibalik itu, pandemi ini dapat menjadi momen untuk berbenah bagi pemerintahan.
Sebagaimana hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah (Ijeck) saat memberi sambutan pada pembukaan Webinar ‘Pemimpin di Badai Pandemi, Sumatera Utara Bangkit’ dari Kantor DPRD Sumut, Selasa (23/6/2020).
“Pandemi ini menurut kami, bisa menjadi introspeksi diri untuk kita semua. Terkhusus pemerintah,” kata Ijeck.
Ijeck pun mencontohkan, pelayanan kesehatan adalah salah satu hal yang perlu diperbaiki. Antara lain, rumah sakit tipe B harus ada di Kabupaten/Kota. Untuk itu, ke depan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan melakukan pembangunan dan peningkatan rumah sakit yang ada di Kabupaten/Kota.
“Kami merencanakan penyebaran untuk pembangunan atau peningkatan dari rumah sakit yang ada supaya bisa melayani kesehatan di masyarakat. Apalagi pandemi ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan virus ini bisa hilang dari muka bumi,” sebutnya.
Begitu pula dengan data kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu terus diperbarui. Karena menurutnya, dalam setiap kegiatan apapun, data ini sangatlah penting. Oleh karenanya ia mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat bawah hingga Pemprovsu dapat bekerja sama menangani Covid-19 di Sumut.
Begitu pula dengan masyarakat, juga bisa berkontribusi menghadapi Covid-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Apalagi saat ini Indonesia akan melaksanakan New Normal.
“Tidak bisa hanya berdiam diri dan berputus asa. Kita harus tetap aktif, agar ekonomi kita bangkit,” tegas Ijeck.
Senada dengan Wagubsu, Kapolda Sumut, Martuani Sormin Siregar mengatakan penanggulangan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Martuani pun mengharapkan agar masyarakat bisa terlibat secara aktif. Selain itu, ia juga mengharapkan agar Kepala Daerah Kabupaten/Kota terus memberi edukasi kepada masyarakat terutama memulai tatanan normal baru.
“Ini bukan mudah, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua kita. Semua masyarakat harus aktif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumut,” ujar Martuani.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Corneles Galanjinjinay mengharapkan para pemimpin mulai pusat hingga ke tingkat terbawah bisa bersinergi menangani Covid-19. “Kepemimpinan yang cocok kita laksanakan adalah kepemimpinan kolektif yang bertumpu pada kondisi kritis hari ini,” kata Corneles. (IP)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik