DPR Pertanyakan Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kesehatan mental kini menjadi bagian integral dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penegasan ini disampaikan dalam Webinar Ketenagakerjaan memperingati Hari K3 Internasional di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Dalam paparannya, Yassierli menekankan bahwa keselamatan kerja tidak lagi hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental pekerja. Hal ini sejalan dengan tren global yang menempatkan kesejahteraan (well-being) sebagai kebutuhan dasar di lingkungan kerja.
"Jika manusia adalah pusat dari keselamatan dan kesehatan kerja, maka yang perlu kita lindungi bukan hanya fisiknya. Kesehatan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan dan kesehatan kerja yang sesungguhnya," ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental dipicu oleh tingginya risiko psikososial di tempat kerja. Faktor-faktor seperti tekanan kerja berlebihan, jam kerja panjang, konflik antarpekerja, serta minimnya dukungan organisasi menjadi pemicu utama gangguan mental di kalangan pekerja.
Data International Labour Organization (ILO) tahun 2026 menunjukkan kondisi tersebut berdampak signifikan secara global. Tercatat sekitar 840 ribu kematian per tahun berkaitan dengan risiko kerja, hilangnya sekitar 12 miliar hari kerja produktif, serta kerugian ekonomi mencapai 1,37 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia.
Di Indonesia, situasinya tidak jauh berbeda. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, lebih dari 19 juta angkatan kerja mengalami gangguan mental emosional, sementara lebih dari 12 juta lainnya mengalami depresi. Kelompok pekerja sektor informal, seperti buruh, sopir, dan pekerja rumah tangga, disebut paling rentan terhadap kondisi tersebut.
Untuk mengatasi hal ini, Yassierli meminta jajaran pengawas ketenagakerjaan memperkuat pengawasan penerapan SMK3 di perusahaan. Ia menegaskan bahwa pengawasan harus mencakup tidak hanya keselamatan fisik, tetapi juga aspek beban kerja, jam kerja, serta kondisi psikososial pekerja.
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik