DPR Soroti Selisih Rp10 Triliun Anggaran MBG, BGN Diminta Hitung Ulang Secara Presisi
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata api milik mantan suaminya yang seorang polisi ternyata telah berbuntut panjang.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman pun turut angkat bicara dalam kasus tersebut. Dia mengatakan DPR RI akan segera memanggil Polda Sumut, Polrestabes Medan dan pihak keluarga untuk hadir mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
" Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan pihak kepolisian dan keluarga korban untuk memastikan penyebab kematian wanita WLG," katanya, dikutip awak media melalui akun medsos, Sabtu (08/08/2026).
Baca Juga:
" Nantinya kita akan meminta penjelasan terkait kematian Winda Lorenza Gowasa di Kompleks Perumahan Bumi Asri, Kota Medan, beberapa waktu lalu," tambah politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Habiburokhman menerangkan, pemanggilan itu dilakukan menyusul adanya keraguan dari pihak keluarga terhadap penyebab kematian korban serta laporan dugaan pembunuhan yang telah disampaikan ke Polda Sumut.
" Komisi III mendesak Polda Sumatera Utara, termasuk Polrestabes Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini, untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan," imbuhnya.
Menurut dia, proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional serta berdasarkan pendekatan ilmiah agar seluruh fakta terkait kematian korban dapat terungkap.
" Kami dari Komisi III DPR RI akan terus mengawal kasus ini. Pada Selasa 11 Agustus 2026 mendatang akan digelar RPDU bersama Polda Sumut, Polrestabes Medan dan pihak keluarga," tuturnya seraya meminta seluruh pihak dapat menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan serta mengedepankan proses hukum berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.(jn/**)
Baca Juga:
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah