JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Polda Sumatera Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Polda Sumut dan Forkopimda yang berani melakukan tindakan penegakan hukum. Ini patut menjadi contoh bagi polda lain di Indonesia. Dengan bersatunya Forkopimda, kita bisa bersama-sama menekan peredaran narkoba yang merusak generasi bangsa," ujar Sahroni, Jumat (22/8/2025),didampingi Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut (BNNP Sumut) Brigjen Toga H. Panjaitan, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajati) Harli Siregar.
Sahroni juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dunia malam dan tempat hiburan di Sumut. Menurutnya, keberadaan tempat hiburan tidak dilarang selama mengikuti aturan hukum. Namun, jika ditemukan penyalahgunaan narkoba, aparat harus bertindak tegas.
Baca Juga:"Tempat hiburan malam silakan beroperasi sesuai koridor hukum. Tetapi kalau ada indikasi narkoba, saya minta Kapolda bertindak tegas, tanpa pandang bulu, siapapun yang berada di belakangnya," tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses hukum yang ditangani Polda Sumut. Sahroni juga mengajak masyarakat dan media untuk berperan aktif mengawasi jalannya penegakan hukum agar tetap transparan dan akuntabel.
Seperti dikethui, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sekitar 10,49 persen penduduk Sumut terdampak penyalahgunaan narkoba. Data tersebut menjadi salah satu dasar penguatan sinergi penegakan hukum antara kepolisian, BNN, dan aparat penegak hukum lainnya.
Selain isu narkoba, Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan, Kamis (21/8/2025) juga mengingatkan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme tidak akan dibiarkan. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas memberi kewenangan pemerintah untuk mencabut izin badan hukum, izin operasional, hingga menjatuhkan sanksi pidana.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik