Korupsi Software Pendidikan, Eks Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus Dituntut 2 Tahun Penjara

JELAJAHNEWS.ID -Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara, Ilyas Sitorus, dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan software perpustakaan dan media pembelajaran digital senilai Rp1,8 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU Jimmi Pratama Lumbangaol di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Sulhanuddin, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (17/7/2025).

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Ilyas membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan, serta uang pengganti (UP) sebesar Rp500 juta.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," ujar JPU dalam sidang.

Melalui penasihat hukumnya, Ilyas menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada sidang lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Modus Korupsi

Berdasarkan dakwaan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi saat Ilyas menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara. Ia juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan 243 paket software untuk Sekolah Dasar (SD) dan 42 paket untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Proyek tersebut dikerjakan bekerja sama dengan Wana Margolang dan Muslim Syah Margolang dari CV Rizky Anugrah Karya (RAK) dan PT Literasia Edutekno Digital (LED).

Kasus ini berawal dari pertemuan antara Ilyas, Faisal (adik kandung Bupati Batubara saat itu, Zahir), dan perwakilan PT LED, yang menawarkan produk software perpustakaan digital. Meski awalnya mengaku tidak memiliki anggaran, Faisal menyatakan proyek tersebut akan dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Setelah mendapat persetujuan Bupati Zahir, Muslim Syah diarahkan untuk mengikuti tender menggunakan CV, bukan PT, dan akhirnya memenangkan proyek senilai lebih dari Rp2,1 miliar.

Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan bimbingan teknis justru dilakukan oleh PT LED, bukan CV RAK yang tercantum dalam kontrak. Barang yang diberikan kepada sekolah-sekolah hanya berupa CD dan kaos bertuliskan "Literasia", yang belakangan diketahui merupakan produk lama milik PT LED yang telah dipasarkan sejak awal 2021.

JPU menyebut bahwa proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,8 miliar.(jns)