HUT KPR Ke-49, BTN Salurkan 5,7 Juta Rumah Bagi Rakyat Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Tiromsi Sitanggang, terdakwa kasus pembunuhan suaminya sendiri, Rusman Maralen Situngkir. Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 4, Kamis (17/7/2025).Tiromsi dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama sopirnya yang kini buron.
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan yang menuntut hukuman mati bagi terdakwa.
Ketua majelis hakim, Eti Astuti, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Tiromsi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tiromsi Sitanggang dengan hukuman penjara selama 18 tahun," tegas hakim Eti dalam sidang.
Hal yang Memberatkan dan Meringankan
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai beberapa hal yang memberatkan, antara lain:
Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa suaminya sendiri.
Terdakwa merupakan seorang dosen dengan pendidikan tinggi hingga jenjang doktor di bidang hukum, sehingga seharusnya memahami konsekuensi hukum dari tindakannya.
Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sehingga dianggap menghambat proses hukum.
Sementara itu, hal yang meringankan menurut majelis hakim adalah bahwa terdakwa memiliki anak dan telah berusia lanjut.
Banding dari Kedua Pihak
Atas vonis tersebut, baik pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya maupun jaksa penuntut umum Syarifah Nayla menyatakan akan mengajukan banding. Mereka menilai putusan hakim jauh lebih ringan dibanding tuntutan maksimal yang diajukan sebelumnya, yakni pidana mati.
Latar Belakang Kasus
Berdasarkan dakwaan, Tiromsi diduga telah merencanakan pembunuhan terhadap suaminya bersama Grippa Sihotang, sopir pribadi yang kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Rencana pembunuhan tersebut mulai disusun sejak Februari 2024.
Terdakwa juga mendaftarkan suaminya sebagai pemegang polis asuransi jiwa di PT Prudential Life Assurance senilai Rp500 juta pada 17 Februari 2024, tanpa sepengetahuan korban. Untuk melengkapi dokumen, terdakwa meminta anaknya, Angel Surya Nauli Sitanggang, mengambil foto korban sambil memegang KTP.
Setelah asuransi aktif, korban diminta menjalani pemeriksaan medis di Laboratorium Prodia pada 23 Februari 2024. Tindakan ini diduga dilakukan untuk mempercepat validasi asuransi dan memuluskan pencairan dana apabila korban meninggal dunia.
Kasus ini masih terus bergulir dan pengembangan terhadap tersangka lain, termasuk upaya pencarian terhadap Grippa Sihotang, masih dilakukan oleh pihak berwenang.(jns)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi