DELISERDANG - Sempat viral di media sosial (Medsos), diduga ada indikasi korupsi dana Bantuan Lansung Tunai(BLT), di Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Pasalnya nilai BLT tertulis 600 ribu, sedangkan isi amplop hanya 200 ribu.
Pantauan dari akun medsos Riki Irawan menyebutkan, jumlah isi amplop berbeda dengan jumlah nominal yang tertulis.
\"Bahkan, penerima BLT diduga menandatangani kwitansi kosong dengan materai 6000,\" ujar akun Riki Irawan.
Terlihat postingan tersebut menuai komentar netizen, yang menyesalkan jika benar kejadian terjadi dimasa wabah corona.
\"Tega banget bah, rakyat sudah susah masih tega juga mau dirampok melalui korupsi BLT,\" ungkap komentar akun medsos.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengintruksikan hukuman mati bagi oknum penyalahgunaan dana Covid-19.
Terpisah, Minggu(31/5/2020), Kapolsek Patumbak, Kompol Arfin Fachreza, mengungkapkan saat pendistribusiannya tersebut, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dari Koramil turut hadir dan memantau proses pendistribusiannya kepada masyarakat.
Ia mengatakan, petugas sedang menyelidiki adanya temuan penyalahgunaannya tersebut.
\"Kalau ada informasi seperti itu, akan saya cek kembali,\" pungkasnya.(Jai)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi