HUT KPR Ke-49, BTN Salurkan 5,7 Juta Rumah Bagi Rakyat Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
JABAR - Menanggapi tulisan yang dibuat Sri Bintang Pamungkas, Ketua Yayasan Yayasan Karunia Aksi Bangsa Indonesia (YKABI) Daniel Edward Suhendra, SE, sangat menyayangkan proses peradilan pidana narkotika yang terjadi di seluruh Indonesia. Sidangnya seperti main-main tetapi hukuman yang di dapat oleh terpidana Narkotika bukan Main!, Hukuman tidak lagi memikirkan dampak yang terjadi ke kehidupan sosial korban peradilan narkotika, it’s only checking the boxes.
\"Jangan dikesampingkan bahwa banyak anak bangsa yang kehilangan orang tua karena harus menjalani hukuman hasil persidangan itu. Pada hakikatnya pengguna narkotika hanya merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain,\" ungkap Daniel, Senin(20/4/2020).
Belum lagi pengguna narkotika di bawah umur, banyak yang menjalani proses dari mulai upaya paksa penyidikan, berupa penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan surat hingga proses persidangan dan putusan, semua dijalani layaknya orang dewasa. Hukuman yang diberikan juga tidak mempertimbangkan bahwa pengguna di bawah umur tersebut menjadi putus sekolah karena harus menjalani hukuman pidana.
“Kami sangat menyayangkan penegakan hukum kasus narkotika masih tebang pilih,\" kata Ketua Pengawas YKABI Wan Traga Duvan Baros, mengamini pernyataan Sri Bintang Pamungkas dan Daniel Edward Suhendra, SE.
Ia mengatakan bahwa penegakan hukum kasus narkotika tajam ke bawah tumpul ke atas. Hanya orang yang memiliki uang dan koneksi yang akan mendapatkan keistimewaan rehabilitasi atau hukuman lebih ringan dari orang yang kurang atau tidak memiliki uang.
Disebutkan, kasus yang menimpa HHY, putri Sri Bintang Pamungkas juga menjadi perhatiannya karena sampai saat ini, hukuman yang dijatuhkan tidak melalui proses yang transparan.\"Faktanya, barang bukti berupa alat hisap atau cangklong yang ada pada HHY tidak memenuhi persyaratan untuk di adili. Sedangkan alat bukti yang berupa laporan dari tersangka lain, tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya, karena tidak ada rekaman percakapan atau saling bertukar pesan antara HHY dan tersangka lain tersebut mengenai pemindahtanganan narkotika. Di mana implementasi asas praduga tak bersalah ?\"ungkap Wan Traga.
Wan Traga yang juga pernah merehabilitasi HHY di mana HHY juga menjadi staf rehabilitasi di Rumah Cemara, Bandung, sangat menyayangkan jika kasus HHY ini di kait-kaitkan dengan kepentingan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Menurut kami, HHY hanya korban dari peredaran narkotika bukan pelaku peredaran narkotika. Oleh karena itu, kami mendesak Majelis Hakim untuk dapat berlaku adil terhadap kasus yang menimpa HHY untuk segera mendapatkan haknya direhabilitasi.
\"Kemana kami para korban narkotika mencari keadilan? Apakah kami tidak layak mendapat kesempatan seperti artis-artis, para pejabat atau anak pejabat yang tertangkap langsung kemudian dikirim ke rehabilitasi? Hal ini mencederai asas Equality Before the Law,\" tambahnya.
Untuk diketahui,HHY sebagai salah satu contoh kasus korban narkotika yang sudah berjalan hampir 7 bulan namun belum ada putusan hukum sampai siaran pers ini dibuat.\"Kami akan terus melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap kasus yang menimpa HHY,\" Ketua Pengawas YKABI.
Perlu diketahui bahwa saat ini HHY secara fisik sedang sakit di Rutan Pondok Bambu. Di mana tanggung jawab negara dalam memenuhi hak sehat warga negara nya?Apakah Rutan masih dianggap tempat yang layak untuk korban narkotika?.\"Semangat Dekriminalisasi kepada pengguna Napza harus tetap di gaungkan untuk salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia,\" pungkasnya.(Red)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi