Dukung Aktivis Reforma Agraria, Hinca Panjaitan Minta Penegakan Hukum Gunakan KUHAP Baru
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
LABUHAN DELI - Rutan Klas I Labuhan Deli, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), bebaskan175 warga binaan secara bersyarat.
Hal ini disampaikan Kepala Rutan Klas I Labuhan Deli, Nimrot Sihotang sesuai dengan surat edaran Menteri Hukum dan Ham RI nomor 10 tahun 2020, Rabu(8/4/2020).
Nimrot mengatakan warga binaan yang dibebaskan adalah mereka yang sudah menjalani masa hukuman kurungan 2/3 masa pidana, dan 1/2 masa pidana.
Sesuai dengan surat edaran Menteri Hukum dan Ham RI, tahanan yang dibebaskan sudah menjalani 2/3 dan 1/2 masa pidana, dan mereka masih harus datang untuk wajib lapor.
\"Kita berharap, dengan dibebaskannya warga binaan ini dapat diterima oleh masyarakat di tempat tinggalnya masing-masing,\" kata Nimrot,
Lebih lanjut Nimrot memaparkan bahwa pembebasan Narapidana (Napi) tersebut dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama sebanyak 25 orang, tahap kedua 9 orang, yang ketiga 48 orang, dan tahap keempat 57 warga, binaan dan bebas murni 36 orang.
\"Masih ada tahap lima dan seterusnya, sampai ada surat keputusan pemberhentian hak tersebut hingga 30 Desember 2020,” tandasnya.
Disebutkan, Rutan Klas 1 Labuhan Deli sudah memberlakukan persidangan online,melalui app zoom, pendaftaran pengunjung secara online, dan menyediakan hand sanitizer untuk pengunjung yang ingin memasuki Rutan Klas 1 Labuhan Deli. (Rafli)
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum