DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JAKARTA – Lembaga riset Prakarsa mengungkapkan 21,43 juta penduduk miskin multidimensi masuk dalam kelompok berisiko terinfeksi virus corona atau covid-19.
Jumlah tersebut setara 99% dari total penduduk miskin multidimensi Indonesia yang pada 2018 mencapai 21,58 juta orang. Direktur Eksekutif Prakarsa, AH Maftuchan mengatakan hanya sekitar 150 ribu orang miskin multidimensi di Indonesia yang relatif tahan terhadap risiko infeksi covid-19.
“Jadi, kelompok miskin multidimensi itu nyaris semuanya rentan covid-19,” jelas Maftuch.
Ia menambahkan dari jumlah 21,43 juta orang tersebut, sekitar 1,27 juta diantaranya berada dalam tingkat risiko tinggi. Pasalnya, mereka hidup dengan kualitas air minum yang buruk, malnutrisi pada balita, dan memasak dengan bahan bakar yang berpolusi tinggi secara bersamaan.
Ia mengatakan korelasi positif antara jumlah orang berisiko terinfeksi covid-19 dengan penduduk yang hidup dalam kondisi miskin multidimensi mengimplikasikan semakin banyak jumlah orang yang berisiko terinfeksi covid-19 di suatu provinsi, semakin besar pula jumlah orang miskin multidimensi yang memiliki risiko tinggi terinfeksi covid-19.
“Kemudian, bisa saja covid-19 menyebabkan kemiskinan multidimensi bertambah,” katanya.
Untuk diketahui, perhitungan kemiskinan multidimensi dalam studi ini berbasis pada Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Indonesia yang disusun oleh Prakarsa. Penyusun IKM Indonesia terdiri dari tiga dimensi, meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.
Prakarsa mengidentifikasi kemiskinan multidimensi dari data penduduk miskin di 2018. Dimensi kesehatan disusun dari tiga indikator, yakni sanitasi, air minum, dan gizi balita. Lalu, dimensi pendidikan dari dua indikator, yaitu pendidikan anak usia dini dan keberlanjutan sekola.
Sedangkan dimensi standar hidup terdiri dari tiga indikator, yakni sumber penerangan, bahan bakar memasak, dan kondisi atap, lantai, dan dinding rumah. Penduduk yang masuk kategori kemiskinan multidimensi itu, terdeprivasi (memiliki kekurangan) setidaknya sepertiga dari indikator-indikator di dalam dimensi IKM.
Selain itu, hasil riset mengungkapkan sebanyak 176,04 juta orang masuk dalam kelompok berisiko terinfeksi virus corona. Jumlah itu mewakili 66,62 persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 264 juta orang.
Menariknya, Prakarsa menemukan jika 176,04 juta orang tersebut terdeprivasi salah satu dari tiga indikator IKM. Meliputi, air minum, asupan gizi balita, dan bahan bakar memasak. Ia menuturkan dari ketiga indikator tersebut, deprivasi di indikator air minum merupakan penyebab utama mereka masuk ke dalam kelompok berisiko virus corona. “Deprivasi di air minum berkontribusi sebesar 70%, asupan gizi balita 5%, dan bahan bakar memasak 25% terhadap kelompok berisiko,\" katanya. (cni)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah