DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat realisasi impor daging dan jeroan sapi/kerbau sebesar 68.125 ton hingga Juli 2020.
Realisasi itu setara dengan 18% dari rekomendasi impor yang diberikan pemerintah untuk tahun ini, 379.050 ton. Kepala Sub Direktorat Sanitary dan Standardisasi Kementan, Endang Ekowati mengungkapkan impor daging dan jeroan sapi/kerbau tersebut didatangkan dari lima negara dengan urutan terbesar yakni Australia, Jepang, Selandia Baru, Spanyol dan Amerika Serikat.
“Memang mereka menyampaikan alasannya bahwa tidak ada barang, harga mahal, pengiriman juga terganggu karena sejumlah negara lockdown,” kata Endang.
Endang menjelaskan, harga daging/sapi kerbau di era normal baru cenderung stabil. Hal itu tak lepas dari pasokan yang relatif cukup. Per 9 Juli 2020, Kementan mencatat stok daging sapi/kerbau tersedia di 32 gudang importir yang tersedia di 5 provinsi.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa menjelaskan stok daging sapi/kerbau pada Juli 2020 sebanyak 121.080 ton dengan tingkat kebutuhan sebesar 54.598 ton.
“Ketersediaan daging sapi/kerbau pada Juli terdapat surplus sebesar 66.482 ton yang dipenuhi dari potensi produksi sapi/kerbau lokal dan rencana impor daging,” kata Fadjar. Fadjar menambahkan ketersediaan daging ruminansia ini dipenuhi dari potensi produksi sapi/kerbau lokal sebanyak 67.319 ton dan rencana impor daging sapi/kerbau sebanyak 41.799 ton. Selain itu, stok juga berasal dari rencana pemotongan dari sapi bakalan sebanyak 53.378 ekor atau setara 11.963 ton daging. (cni)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum