Sahrim Siregar menjelaskan, penerapan layanan tarif tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan air minum, peningkatan kualitas layanan, serta kemampuan dan keterjangkauan pelanggan.
Menurutnya, sosialisasi menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan yang telah ditetapkan.
Dengan informasi yang terbuka, pelanggan diharapkan dapat mengetahui dasar dan mekanisme penerapan tarif secara langsung.
Selain menyampaikan informasi mengenai tarif, Sahrim juga memperkenalkan sejumlah kemudahan layanan yang saat ini diberikan Perumda Tirtanadi kepada masyarakat.
Salah satunya adalah fasilitas pemasangan jaringan pipa distribusi secara gratis dengan ketentuan panjang jaringan hingga 50 meter dan diperuntukkan bagi minimal lima rumah.
Perumda Tirtanadi juga memberikan kemudahan kepada pelanggan yang sambungannya telah diputus dan ingin melakukan pemasangan kembali.
Dalam program tersebut, denda tunggakan dapat dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik