Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus menggenjot optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kota Pematangsiantar dinilai berhasil menunjukkan capaian positif sehingga layak dijadikan percontohan bagi daerah lain.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPTD Bapenda/Samsat Pematangsiantar, Sabtu (27/9/2025).
"Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution sangat memberi perhatian terhadap potensi PAD. Dari catatan kita, Kota Pematangsiantar termasuk daerah dengan tingkat kepatuhan pajak cukup tinggi, khususnya PKB. Artinya, upaya yang dilakukan sudah bagus," ujar Togap.
Baca Juga:Berdasarkan data, rata-rata nasional penerimaan pajak kendaraan bermotor berada di angka 60 persen. Sementara capaian UPTD Pematangsiantar per 1 Januari hingga 23 September 2025 sudah mencapai 55,82 persen atau Rp31,87 miliar dari target Rp57,069 miliar. Angka ini diprediksi akan melebihi rata-rata nasional pada akhir tahun.
"Keberhasilan ini diharapkan bisa menjadi contoh yang diikuti daerah lain di Sumatera Utara," tambah Togap.
Sementara itu, Kepala UPTD Bapenda Pematangsiantar, Fuad Damanik, melalui Kasubbang Tata Usaha, Sisio Swastika, menjelaskan bahwa pihaknya melayani delapan kecamatan dengan beragam inovasi. Fasilitas tersebut meliputi Sentra Pelayanan Samsat, dua unit bus Samsat Keliling, layanan di Mall Pelayanan Publik, serta layanan pembayaran pajak di akhir pekan.
Langkah ini, lanjut Sisio, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. "Dengan semakin mudahnya layanan, kepatuhan masyarakat meningkat, dan tentu hasilnya akan berdampak positif bagi pembangunan daerah," jelasnya.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah