DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah menargetkan program magang nasional untuk lulusan baru perguruan tinggi dapat dimulai pada kuartal IV tahun 2025. Program ini dipersiapkan sebagai salah satu solusi meningkatkan keterampilan lulusan sekaligus mengurangi pengangguran terdidik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan program prioritas nasional ini sedang difinalkan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. "Peserta yang eligible adalah mereka yang lulus maksimal satu tahun, sehingga program ini benar-benar menyasar fresh graduate," katanya di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Program ini terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), dengan mekanisme kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia usaha. "Semua perusahaan bisa ikut serta, swasta maupun milik negara. Konsepnya adalah link and match antara perguruan tinggi dengan perusahaan," jelas Airlangga.
Para peserta magang akan menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing. Pemerintah juga menanggung biaya upah tersebut selama enam bulan.
"Upah peserta akan ditanggung pemerintah selama enam bulan, sesuai UMP di daerah masing-masing," ujarnya.
Pemerintah berharap program magang nasional dapat menjadi batu loncatan bagi lulusan baru untuk masuk ke dunia kerja sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik