JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah menargetkan program magang nasional untuk lulusan baru perguruan tinggi dapat dimulai pada kuartal IV tahun 2025. Program ini dipersiapkan sebagai salah satu solusi meningkatkan keterampilan lulusan sekaligus mengurangi pengangguran terdidik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan program prioritas nasional ini sedang difinalkan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. "Peserta yang eligible adalah mereka yang lulus maksimal satu tahun, sehingga program ini benar-benar menyasar fresh graduate," katanya di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Program ini terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), dengan mekanisme kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia usaha. "Semua perusahaan bisa ikut serta, swasta maupun milik negara. Konsepnya adalah link and match antara perguruan tinggi dengan perusahaan," jelas Airlangga.
Para peserta magang akan menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing. Pemerintah juga menanggung biaya upah tersebut selama enam bulan.
"Upah peserta akan ditanggung pemerintah selama enam bulan, sesuai UMP di daerah masing-masing," ujarnya.
Pemerintah berharap program magang nasional dapat menjadi batu loncatan bagi lulusan baru untuk masuk ke dunia kerja sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri.
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam
Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola dunia. Kapten Timnas Argentina itu kini telah mengo
Olahraga
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia harus memberikan
Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR RI akan menindaklanjuti
Politik
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh p
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi dokter muda peserta Uji Kompetensi
Politik
Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan
Peristiwa
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah