JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah menargetkan program magang nasional untuk lulusan baru perguruan tinggi dapat dimulai pada kuartal IV tahun 2025. Program ini dipersiapkan sebagai salah satu solusi meningkatkan keterampilan lulusan sekaligus mengurangi pengangguran terdidik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan program prioritas nasional ini sedang difinalkan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. "Peserta yang eligible adalah mereka yang lulus maksimal satu tahun, sehingga program ini benar-benar menyasar fresh graduate," katanya di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Program ini terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), dengan mekanisme kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia usaha. "Semua perusahaan bisa ikut serta, swasta maupun milik negara. Konsepnya adalah link and match antara perguruan tinggi dengan perusahaan," jelas Airlangga.
Para peserta magang akan menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing. Pemerintah juga menanggung biaya upah tersebut selama enam bulan.
"Upah peserta akan ditanggung pemerintah selama enam bulan, sesuai UMP di daerah masing-masing," ujarnya.
Pemerintah berharap program magang nasional dapat menjadi batu loncatan bagi lulusan baru untuk masuk ke dunia kerja sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik