JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah menargetkan program magang nasional untuk lulusan baru perguruan tinggi dapat dimulai pada kuartal IV tahun 2025. Program ini dipersiapkan sebagai salah satu solusi meningkatkan keterampilan lulusan sekaligus mengurangi pengangguran terdidik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan program prioritas nasional ini sedang difinalkan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. "Peserta yang eligible adalah mereka yang lulus maksimal satu tahun, sehingga program ini benar-benar menyasar fresh graduate," katanya di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Program ini terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), dengan mekanisme kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia usaha. "Semua perusahaan bisa ikut serta, swasta maupun milik negara. Konsepnya adalah link and match antara perguruan tinggi dengan perusahaan," jelas Airlangga.
Para peserta magang akan menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing. Pemerintah juga menanggung biaya upah tersebut selama enam bulan.
"Upah peserta akan ditanggung pemerintah selama enam bulan, sesuai UMP di daerah masing-masing," ujarnya.
Pemerintah berharap program magang nasional dapat menjadi batu loncatan bagi lulusan baru untuk masuk ke dunia kerja sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik