Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah menargetkan program magang nasional untuk lulusan baru perguruan tinggi dapat dimulai pada kuartal IV tahun 2025. Program ini dipersiapkan sebagai salah satu solusi meningkatkan keterampilan lulusan sekaligus mengurangi pengangguran terdidik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan program prioritas nasional ini sedang difinalkan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. "Peserta yang eligible adalah mereka yang lulus maksimal satu tahun, sehingga program ini benar-benar menyasar fresh graduate," katanya di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Program ini terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), dengan mekanisme kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia usaha. "Semua perusahaan bisa ikut serta, swasta maupun milik negara. Konsepnya adalah link and match antara perguruan tinggi dengan perusahaan," jelas Airlangga.
Para peserta magang akan menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing. Pemerintah juga menanggung biaya upah tersebut selama enam bulan.
"Upah peserta akan ditanggung pemerintah selama enam bulan, sesuai UMP di daerah masing-masing," ujarnya.
Pemerintah berharap program magang nasional dapat menjadi batu loncatan bagi lulusan baru untuk masuk ke dunia kerja sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah