JELAJAHNEWS.ID -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor perumahan. Salah satunya dilakukan melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menjelaskan bahwa berdasarkan wawancara dengan para pengembang yang menjadi mitra BTN, rata-rata pembangunan satu unit rumah melibatkan lima tenaga kerja secara langsung, mulai dari proses pembangunan hingga tahap penjualan.
"Jika pada tahun 2024 total realisasi KPR BTN mencapai 215.890 unit, maka jumlah tenaga kerja yang terlibat sepanjang tahun lalu diperkirakan mencapai sekitar 1.074.450 orang," kata Ramon di Jakarta, Senin (21/7).
Baca Juga:Ia menambahkan, apabila realisasi KPR BTN tahun ini—baik subsidi maupun non-subsidi—melampaui capaian tahun sebelumnya, maka penyerapan tenaga kerja dipastikan akan meningkat. Terlebih, pemerintah telah mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah yang tentunya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Lebih lanjut, Ramon mengungkapkan bahwa sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap lebih dari 180 sub-sektor industri lainnya, seperti semen, pasir, batu, genteng, lampu, hingga furnitur. Jika dihitung secara keseluruhan, dampak dari sektor ini mampu menyerap sekitar 12,5 juta tenaga kerja.
"Ketika kawasan perumahan mulai terbentuk, maka kegiatan ekonomi juga tumbuh di sekitarnya. Akan ada minimarket, usaha kuliner, jasa potong rambut, dan lain-lain yang turut membuka lapangan pekerjaan. Ini menunjukkan dampak ekonomi sektor perumahan sangat besar," ujarnya.
Dengan manfaat yang luas bagi perekonomian nasional, BTN menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi