Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Langkah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Bukan sekadar kebijakan administratif, Inpres ini adalah fondasi dari perubahan sistemik yang digerakkan oleh keinginan untuk lebih adil.
“Data tunggal ini menjadi pedoman wajib bagi semua pihak yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah,” kata Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Senin (2/6/2025), usai rapat terbatas di Istana Merdeka.
Selama ini, bantuan sosial sering kali tak tepat sasaran. Berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial, program seperti Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (sembako) memiliki ketidaktepatan sasaran hingga 45%.
"Artinya, jutaan keluarga yang hidup dalam kesulitan tak kunjung terjamah bantuan, sementara mereka yang tak seharusnya justru menerima," ujarnya.
Saat uji coba data tunggal dilakukan pada triwulan kedua 2025, terungkap lebih dari 1,9 juta penerima yang tak lagi memenuhi syarat, dan sejumlah besar keluarga miskin masih tertinggal dari daftar penerima.
“Ini menunjukkan bahwa sistem lama memang perlu dibenahi. Kita ingin agar bantuan tak lagi salah alamat,” tutur Syaifullah.
Namun perbaikan data hanyalah satu bagian dari komitmen. Pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan nyata-beras 10 kilogram per bulan untuk dua bulan, menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Nilai total bantuan ini mencapai lebih dari Rp11 triliun, dengan prioritas utama pada keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Presiden ingin agar perhatian negara benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Bukan sekadar jumlah bantuan, tapi juga siapa yang menerima dan bagaimana dampaknya,” kata Syaifullah.
Di balik inisiatif ini, ada semangat untuk menghadirkan negara yang lebih peduli dan berpihak. Sebab bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan, bantuan bukan sekadar bantuan. Ia adalah simbol bahwa mereka tidak dilupakan.
Dan dengan satu data yang terintegrasi, harapan itu kini mulai menyala lebih terang.(jn/**)
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah