Kebijakan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6/2025). BSU diberikan sebagai kompensasi atas batalnya program diskon tarif listrik yang sebelumnya direncanakan pemerintah.
“BSU diberikan kepada pekerja dan guru honorer yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota, dan telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Sri Mulyani.
Sebanyak 288 ribu guru honorer di bawah Kementerian Pendidikan dan 277 ribu guru di lingkungan Kementerian Agama turut menjadi penerima bantuan.
Sri Mulyani memastikan pencairan dana akan dimulai pada bulan Juni. “Proses penyaluran sudah siap dan segera dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa mekanisme dan syarat penerima BSU telah difinalisasi, dengan batasan gaji maksimal tetap Rp3,5 juta.
Sebagai catatan, BSU sebelumnya juga diberikan selama pandemi Covid-19 dengan nilai yang sama, yaitu Rp600 ribu. Namun dalam program kali ini, pemerintah memilih menyalurkannya dalam dua tahap bulanan.(jn/**)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik