DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Sumut, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Senin (5/5/2025).
“Ketika investasi masuk dan berjalan baik, maka semua indikator makro akan saling mendukung. Perusahaan dan pabrik yang berdiri akan menyerap tenaga kerja, PDRB meningkat, dan angka pengangguran akan menurun,” ujar Bobby Nasution.
Selain investasi, Gubernur Bobby menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah. Salah satu terobosan yang ditawarkannya adalah pendirian BUMD bersama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola potensi unggulan lokal seperti migas di Langkat dan tambang emas di Mandailing Natal.
“BUMD ini bisa kita kelola bersama, bisa menghasilkan profit, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari situ, PAD juga ikut naik,” jelasnya.
Bobby juga mengusulkan penggabungan BUMD antarwilayah, seperti PDAM, untuk memperbesar valuasi aset dan memudahkan akses pembiayaan dalam menangani persoalan air bersih di daerah.
“Kalau aset disatukan, kita punya valuasi besar. Maka untuk pembiayaan besar juga bisa dilakukan. Permasalahan air di daerah bisa diselesaikan dengan lebih cepat,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Bobby memaparkan sasaran utama pembangunan Provinsi Sumut selama periode 2025–2029 yang mencakup berbagai indikator makro:
Pertumbuhan ekonomi: dari 5,03% menjadi 7,6%
PDRB per kapita: dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta
Kontribusi PDRB Sumut terhadap nasional: dari 5,21% menjadi 5,30%
Tingkat pengangguran terbuka: dari 5,60% menjadi 4,74–5,20%
Angka kemiskinan: dari 7,19% menjadi 2,82–3,82%
Indeks Modal Manusia: dari 0,53 menjadi 0,59
Indeks Gini: dari 0,306 menjadi 0,287–0,291
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dari 73,96 menjadi 77,87
Penurunan emisi gas rumah kaca: dari 1% menjadi 18,52%
Dalam acara yang dihadiri pejabat pusat dan daerah ini, juga dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU), di antaranya:
Pemprov Sumut – Badan Pusat Statistik (BPS): Sinergi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan statistik sektoral.
Pemprov Sumut – Administrator KEK Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan: Pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei periode 2025–2026.
Pemprov Sumut – Kementerian Hukum dan HAM: Penanganan permasalahan hukum berbasis restorative justice di wilayah Sumut.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmennya menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.(jns)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah