Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Sumut, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Senin (5/5/2025).
“Ketika investasi masuk dan berjalan baik, maka semua indikator makro akan saling mendukung. Perusahaan dan pabrik yang berdiri akan menyerap tenaga kerja, PDRB meningkat, dan angka pengangguran akan menurun,” ujar Bobby Nasution.
Selain investasi, Gubernur Bobby menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah. Salah satu terobosan yang ditawarkannya adalah pendirian BUMD bersama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola potensi unggulan lokal seperti migas di Langkat dan tambang emas di Mandailing Natal.
“BUMD ini bisa kita kelola bersama, bisa menghasilkan profit, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari situ, PAD juga ikut naik,” jelasnya.
Bobby juga mengusulkan penggabungan BUMD antarwilayah, seperti PDAM, untuk memperbesar valuasi aset dan memudahkan akses pembiayaan dalam menangani persoalan air bersih di daerah.
“Kalau aset disatukan, kita punya valuasi besar. Maka untuk pembiayaan besar juga bisa dilakukan. Permasalahan air di daerah bisa diselesaikan dengan lebih cepat,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Bobby memaparkan sasaran utama pembangunan Provinsi Sumut selama periode 2025–2029 yang mencakup berbagai indikator makro:
Pertumbuhan ekonomi: dari 5,03% menjadi 7,6%
PDRB per kapita: dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta
Kontribusi PDRB Sumut terhadap nasional: dari 5,21% menjadi 5,30%
Tingkat pengangguran terbuka: dari 5,60% menjadi 4,74–5,20%
Angka kemiskinan: dari 7,19% menjadi 2,82–3,82%
Indeks Modal Manusia: dari 0,53 menjadi 0,59
Indeks Gini: dari 0,306 menjadi 0,287–0,291
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dari 73,96 menjadi 77,87
Penurunan emisi gas rumah kaca: dari 1% menjadi 18,52%
Dalam acara yang dihadiri pejabat pusat dan daerah ini, juga dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU), di antaranya:
Pemprov Sumut – Badan Pusat Statistik (BPS): Sinergi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan statistik sektoral.
Pemprov Sumut – Administrator KEK Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan: Pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei periode 2025–2026.
Pemprov Sumut – Kementerian Hukum dan HAM: Penanganan permasalahan hukum berbasis restorative justice di wilayah Sumut.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmennya menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.(jns)
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik