Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Sumut, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Senin (5/5/2025).
“Ketika investasi masuk dan berjalan baik, maka semua indikator makro akan saling mendukung. Perusahaan dan pabrik yang berdiri akan menyerap tenaga kerja, PDRB meningkat, dan angka pengangguran akan menurun,” ujar Bobby Nasution.
Selain investasi, Gubernur Bobby menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah. Salah satu terobosan yang ditawarkannya adalah pendirian BUMD bersama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola potensi unggulan lokal seperti migas di Langkat dan tambang emas di Mandailing Natal.
“BUMD ini bisa kita kelola bersama, bisa menghasilkan profit, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari situ, PAD juga ikut naik,” jelasnya.
Bobby juga mengusulkan penggabungan BUMD antarwilayah, seperti PDAM, untuk memperbesar valuasi aset dan memudahkan akses pembiayaan dalam menangani persoalan air bersih di daerah.
“Kalau aset disatukan, kita punya valuasi besar. Maka untuk pembiayaan besar juga bisa dilakukan. Permasalahan air di daerah bisa diselesaikan dengan lebih cepat,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Bobby memaparkan sasaran utama pembangunan Provinsi Sumut selama periode 2025–2029 yang mencakup berbagai indikator makro:
Pertumbuhan ekonomi: dari 5,03% menjadi 7,6%
PDRB per kapita: dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta
Kontribusi PDRB Sumut terhadap nasional: dari 5,21% menjadi 5,30%
Tingkat pengangguran terbuka: dari 5,60% menjadi 4,74–5,20%
Angka kemiskinan: dari 7,19% menjadi 2,82–3,82%
Indeks Modal Manusia: dari 0,53 menjadi 0,59
Indeks Gini: dari 0,306 menjadi 0,287–0,291
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dari 73,96 menjadi 77,87
Penurunan emisi gas rumah kaca: dari 1% menjadi 18,52%
Dalam acara yang dihadiri pejabat pusat dan daerah ini, juga dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU), di antaranya:
Pemprov Sumut – Badan Pusat Statistik (BPS): Sinergi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan statistik sektoral.
Pemprov Sumut – Administrator KEK Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan: Pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei periode 2025–2026.
Pemprov Sumut – Kementerian Hukum dan HAM: Penanganan permasalahan hukum berbasis restorative justice di wilayah Sumut.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmennya menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.(jns)
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi