DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 resmi ditutup setelah mencatatkan perputaran uang sekitar Rp50 miliar selama penyelenggaraan satu bulan. Ajang yang memasuki usia ke-50 tahun ini juga membukukan total kunjungan sebanyak 161.309 orang.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan, capaian tersebut menunjukkan PRSU tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat.
"Setiap daerah punya potensi masing-masing dan Pemprov Sumut akan terus mendorong untuk lebih berkembang dengan memperkuat iklim investasi, daya saing daerah dan layanan publik yang baik," ujar Surya saat menutup PRSU 2026 di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Medan, Minggu (2/8/2026).
Baca Juga:Menurut Surya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus memperkuat iklim investasi, meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan layanan publik yang semakin baik agar dampak positif PRSU dapat berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan agar PRSU tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu menghasilkan manfaat jangka panjang melalui kolaborasi berbagai pihak.
"Semoga kolaborasi di PRSU ini menjadi energi untuk lebih banyak menarik investasi, meningkatkan UMKM kita, pariwisata dan sektor-sektor lainnya," katanya.
Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) Ferry Indra mengatakan, penyelenggaraan PRSU tahun ini mengusung semangat transformasi. Fokusnya tidak hanya mengejar jumlah pengunjung, tetapi juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan.
"Belum memenuhi target yang diharapkan, tetapi kita tidak hanya memandang kuantitas, tetapi juga kualitas, kualitas keamanan, kenyamanan, tata kelola, dan ini merupakan proses transformasi PRSU ke arah yang lebih baik lagi," ujar Ferry.
Selain menjadi ajang promosi daerah dan produk unggulan, PRSU 2026 juga menggelar berbagai perlombaan, seperti dance kontemporer, menyanyi, senam kreasi, stand terbaik, serta kompetisi lainnya. Sebanyak sekitar 3.000 pengisi acara turut memeriahkan penyelenggaraan, dengan 75% di antaranya merupakan penampil lokal asal Sumatera Utara.
Penutupan PRSU 2026 turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda, para konsul dan konsul jenderal negara sahabat, bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, perwakilan BUMN dan BUMD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.(rel)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik