"Ini gubernur pertama yang berkantor di Kepulauan Nias. Selama ini hanya kunjungan biasa. Kami mengapresiasi semangat Gubernur membangun daerah tertinggal seperti Kepulauan Nias dan Sipiongot. Ini harus kita akui dan kami akan terus mendukung," ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu menilai program berkantor di Kepulauan Nias menjadi langkah pemerintah provinsi untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memahami secara langsung persoalan di daerah.
Menurut Defri, kehadiran gubernur di lapangan memungkinkan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga sektor lainnya, ditangani lebih cepat melalui pengambilan keputusan secara langsung.
"Ini model baru yang dilakukan gubernur agar lebih dekat dengan masyarakat. Gubernur ingin memangkas ketertinggalan Kepulauan Nias sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah provinsi," kata Defri.
Ia menambahkan, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumut menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Defri mengatakan DPRD Sumut akan terus mendukung berbagai program yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kebijakan pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK sederajat dari keluarga kurang mampu yang mulai diterapkan di sejumlah daerah.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam