Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menyebut kelapa dan pariwisata merupakan dua potensi utama yang dimiliki daerahnya. Karena itu, ia mengapresiasi rencana pembangunan rumah produksi kelapa yang menjadi salah satu program Pemprov Sumut.
"Nias Utara ini potensinya pariwisata dan kelapa. Kelapa ini, lebih 30 kilometer dari sini kelapa semua. Tahun 2026 ini banyak program Pak Gubernur di Nias Utara, salah satunya rumah kelapa di desa ini dan pembangunan beberapa ruas jalan," kata Amizaro.
Sementara itu, warga Lauru Fadoro, Bakti Adil Waruwu, mengaku terharu atas kedatangan Gubernur Sumut ke desanya. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap pengembangan potensi kelapa dan pariwisata di Nias Utara terus ditingkatkan.
"Kami terharu, 80 tahun merdeka baru ini kami bertemu Gubernur Sumatera Utara," kata Bakti.(rel)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
