DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
GUNUNGSITOLI - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias mempercepat pengusulan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2027. Percepatan usulan diperlukan agar program pembangunan dapat mulai direalisasikan sejak awal tahun anggaran.
Bobby menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan BKP bersama kepala daerah se-Kepulauan Nias di kediaman sementara Gubernur Sumut, Gunungsitoli, Sabtu (8/8/2026).
"Untuk 2027, kalau bisa disegerakan usulannya, sehingga awal tahun 2027 sudah bisa dilaksanakan," kata Bobby.
Baca Juga:Bobby meminta para bupati dan wali kota memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Prioritas tersebut antara lain sektor perekonomian, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemprov Sumut menyalurkan BKP sekitar Rp53 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, di antaranya perbaikan dan pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sekolah, serta pembangunan sumur bor.
Adapun alokasi BKP Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Kabupaten Nias Utara sebesar Rp23,42 miliar, Kabupaten Nias Rp8 miliar, Kabupaten Nias Selatan Rp7,95 miliar, Kabupaten Nias Barat Rp5 miliar, dan Kota Gunungsitoli Rp9,32 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah berharap bantuan keuangan yang disalurkan Pemprov Sumut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik