GUNUNGSITOLI - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias mempercepat pengusulan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2027. Percepatan usulan diperlukan agar program pembangunan dapat mulai direalisasikan sejak awal tahun anggaran.
Bobby menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan BKP bersama kepala daerah se-Kepulauan Nias di kediaman sementara Gubernur Sumut, Gunungsitoli, Sabtu (8/8/2026).
"Untuk 2027, kalau bisa disegerakan usulannya, sehingga awal tahun 2027 sudah bisa dilaksanakan," kata Bobby.
Baca Juga:Bobby meminta para bupati dan wali kota memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Prioritas tersebut antara lain sektor perekonomian, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemprov Sumut menyalurkan BKP sekitar Rp53 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, di antaranya perbaikan dan pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sekolah, serta pembangunan sumur bor.
Adapun alokasi BKP Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Kabupaten Nias Utara sebesar Rp23,42 miliar, Kabupaten Nias Rp8 miliar, Kabupaten Nias Selatan Rp7,95 miliar, Kabupaten Nias Barat Rp5 miliar, dan Kota Gunungsitoli Rp9,32 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah berharap bantuan keuangan yang disalurkan Pemprov Sumut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam