DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
NIAS BARAT - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Nias Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat akses layanan kesehatan yang layak dan merata.
Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan jaminan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi penguatan UHC di Pendopo Bupati Nias Barat, Selasa (11/8/2026).
"UHC ini adalah pelayanan wajib dasar yang harus dilaksanakan seluruh kepala daerah dan negara," kata Surya.
Baca Juga:Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumut, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Nias Barat telah mencapai 97,84 persen dari total penduduk. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta mencapai 91,01 persen.
Dengan capaian tersebut, status UHC Nias Barat saat ini berada pada kategori UHC Madya. Pemprov Sumut mendorong peningkatan cakupan dan keaktifan peserta agar status tersebut dapat ditingkatkan.
Surya mengatakan penguatan UHC membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemangku kepentingan di tingkat bawah. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara instan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik