NIAS BARAT - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Nias Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat akses layanan kesehatan yang layak dan merata.
Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan jaminan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi penguatan UHC di Pendopo Bupati Nias Barat, Selasa (11/8/2026).
"UHC ini adalah pelayanan wajib dasar yang harus dilaksanakan seluruh kepala daerah dan negara," kata Surya.
Baca Juga:Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumut, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Nias Barat telah mencapai 97,84 persen dari total penduduk. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta mencapai 91,01 persen.
Dengan capaian tersebut, status UHC Nias Barat saat ini berada pada kategori UHC Madya. Pemprov Sumut mendorong peningkatan cakupan dan keaktifan peserta agar status tersebut dapat ditingkatkan.
Surya mengatakan penguatan UHC membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemangku kepentingan di tingkat bawah. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara instan.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik