Bobby Nasution Minta Pembangunan Sumut Dikebut, DPRD Segera Bahas P-APBD 2026

MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat realisasi program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, di seluruh wilayah. Percepatan dinilai penting mengingat pelaksanaan APBD 2026 telah memasuki akhir triwulan III dan berpotensi terkendala cuaca menjelang akhir tahun.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD (P-APBD) Sumut Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).

Dalam rapat tersebut, DPRD Sumut dan Pemprov Sumut juga membahas penyampaian pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Konsumen serta Ranperda tentang Kepemudaan.

Baca Juga:

• Ribuan Warga Nias Nobar Final Piala Dunia Bersama Gubernur Bobby

Rapat paripurna dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus beserta para Wakil Ketua dan anggota DPRD Sumut, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait percepatan penyaluran bantuan bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) yang telah dialokasikan dalam APBD Sumut 2026.

Bantuan tersebut antara lain mencakup bantuan sosial (bansos), bantuan rumah ibadah, bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah program bantuan lainnya.

"Khususnya kepada Biro Kesra agar segera mempercepat realisasi anggarannya," kata Bobby.

Menurut Bobby, percepatan tidak hanya diperlukan pada realisasi anggaran, tetapi juga pada pelaksanaan pembangunan fisik di berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan waktu yang tersedia agar pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun.

"Hari ini yang juga perlu kita percepat tentu pelaksanaan (pembangunan) fisik. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada kendala nanti kalau menjelang akhir tahun," ujarnya.

Bobby mengatakan kondisi cuaca saat ini masih relatif mendukung pengerjaan proyek fisik. Namun, pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan curah hujan yang dapat menghambat pekerjaan konstruksi.

"Walaupun sekarang kita bersyukur curah hujan belum terlalu tinggi, bahkan di beberapa daerah itu panas. Jadi jangan sampai nanti pengerjaan terkendala cuaca (musim hujan)," tegasnya.

Untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target, Bobby bersama Wakil Gubernur Sumut Surya dan jajaran Pemprov Sumut juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah.

Saat ini, Pemprov Sumut tengah berkantor dan melakukan pemantauan pemerintahan dari wilayah Kepulauan Nias. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah.

"Yang pasti kita rancang sebelum akhir tahun ini, akan berkantor di wilayah lainnya (setelah Kepulauan Nias)," kata Bobby.

Selain Kepulauan Nias, Bobby menyebut sejumlah kawasan lain juga menjadi sasaran kegiatan berkantor dan bekerja dari daerah, di antaranya Tabagsel, Pantai Timur, dan Dataran Tinggi.

Menurutnya, pola tersebut diharapkan membuat koordinasi antara Pemprov Sumut dengan pemerintah kabupaten/kota semakin efektif, sekaligus memastikan program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target.

DPRD Sumut Dorong Pembahasan P-APBD 2026

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus mengapresiasi komitmen Gubernur Bobby Nasution untuk mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Sumut.

Erni berharap kesepakatan KUA-PPAS P-APBD 2026 yang telah ditandatangani eksekutif dan legislatif segera ditindaklanjuti melalui pembahasan Ranperda P-APBD Sumut 2026 sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembahasan dan penetapan Perubahan APBD Sumut 2026. DPRD Sumut selanjutnya akan menjalankan fungsi pembahasan dan pengawasan agar anggaran perubahan dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan serta kebutuhan masyarakat. (rel)