DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan enam badan usaha milik daerah (BUMD) di Sumut meningkatkan kinerja dan pelayanan hingga 2027. Jika target tersebut tidak tercapai, Pemprov Sumut membuka opsi menggabungkan sejumlah BUMD ke dalam satu holding.
Hal itu disampaikan Bobby saat melepas sekitar 4.000 peserta Semarak Fun Walk BUMD Sumut bertajuk "Satu Langkah, Satu Kolaborasi" di halaman Kantor PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sabtu (22/8/2026).
Bobby mengatakan BUMD memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan unit pelaksana teknis (UPT). Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, BUMD juga dituntut memiliki orientasi bisnis dan korporasi.
Baca Juga:"BUMD itu lebih dari UPT. Kalau UPT, pengembangannya sesuai tugas. Kalau BUMD, selain menjalankan tugas pelayanan, juga harus mengarah kepada korporasi," kata Bobby.
Karena itu, Bobby meminta seluruh BUMD Sumut memperbaiki kinerja, baik dari sisi kesehatan perusahaan, kualitas pelayanan maupun kontribusinya terhadap pemerintah daerah.
Secara khusus, Bobby meminta Bank Sumut meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengembangan karier internal.
"Kami akan support PT Bank Sumut. Jenjang karier, target, dan kinerja harus terus ditingkatkan. Target kita, pada akhir 2027 Bank Sumut bisa naik kelas," ujarnya.
Bobby juga menyoroti sejumlah BUMD yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia memberikan batas waktu hingga 2027 bagi seluruh BUMD untuk memperbaiki kinerja. Jika tidak mampu berkembang dan memberikan pelayanan secara optimal, Pemprov Sumut akan mempertimbangkan penggabungan sejumlah BUMD dalam satu holding.
"Kalau sampai 2027 pelayanan kepada masyarakat tidak bisa dioptimalkan, tentu harus ada peningkatan. Kalau tidak bisa, kita akan satukan, kita gabungkan dalam holding," katanya.
Menurut Bobby, saat ini terdapat BUMD yang memiliki aset besar tetapi belum ditopang kemampuan finansial yang memadai. Sebaliknya, ada BUMD yang memiliki kemampuan keuangan tetapi asetnya relatif terbatas.
"Contohnya Dirga Surya, pegawainya hanya sekitar lima orang. AIJ juga demikian. Ada BUMD yang asetnya besar tetapi tidak memiliki uang. Sebaliknya, ada yang uangnya banyak tetapi asetnya tidak ada," ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi BUMD untuk saling berkolaborasi dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
"Kalau bisa disatukan untuk kepentingan masyarakat, tentu akan lebih baik. Kolaborasi ini kita harapkan membawa perbaikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Sumut Swangro Lumban Batu, yang mewakili enam direktur BUMD, mengatakan Fun Walk tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Swangro mengatakan kegiatan tersebut bermula dari komunikasi informal antarpimpinan BUMD yang kemudian berkembang menjadi kegiatan bersama.
"Ini lahir dari kopi santai. Dari situ lahirlah Fun Walk dengan kurang lebih 4.000 peserta gabungan enam BUMD di Sumut. Ini bukan seremonial, tetapi kekeluargaan kami sebagai BUMD," katanya.
Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum awal untuk memperluas kolaborasi antarbadan usaha milik daerah, baik melalui kegiatan olahraga maupun berbagai program bersama lainnya.
"Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi garda terdepan dalam membantu kemajuan Sumatera Utara," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dibacakan Deklarasi Komitmen Kolaborasi BUMD Sumut. Deklarasi itu memuat komitmen untuk membangun kolaborasi sumber daya serta meningkatkan kontribusi BUMD bagi masyarakat dan pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran dewan komisaris dan dewan pengawas BUMD, Pj Sekretaris Daerah Timur Tumanggor, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, serta jajaran direksi dan karyawan BUMD Sumut. (Rel)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik