Terima Jaket dan Plakat PERBATI Sumut, Menhub Dukung Kepemimpinan Zainuddin Lubis
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
MEDAN -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan sedikitnya 5.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat fasilitasi sertifikasi halal gratis mulai 2027. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penguatan ekosistem industri halal sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM di Sumut.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan jumlah UMKM yang telah mengantongi sertifikat halal saat ini masih jauh dibandingkan total UMKM di Sumut. Dari sekitar 1,4 juta UMKM, baru sekitar 100 ribu UMKM yang telah memiliki sertifikat halal.
"Berarti masih ada PR kurang lebih 1,3 juta lagi yang harus disertifikasi halal untuk yang produknya memang halal," kata Bobby saat membuka Sumut Halal Fest 2026 di Medan, Rabu (26/8/2026).
Baca Juga:Bobby menilai program fasilitasi sertifikasi halal yang berjalan saat ini belum cukup untuk mengejar jumlah UMKM yang belum tersertifikasi. Pemprov Sumut tahun ini baru membantu sekitar 1.000 UMKM memperoleh sertifikat halal.
"Tahun ini kita bantu sertifikat halal untuk 1.000 UMKM, tapi saya rasa angkanya masih kecil," ujarnya.
Karena itu, Pemprov Sumut berencana meningkatkan jumlah UMKM penerima bantuan sertifikasi halal menjadi minimal 5.000 pelaku usaha per tahun mulai 2027.
"Kalau setiap tahun kita bantu 1.000, mau berapa tahun baru selesai. Maka dari itu kami minta agar bisa ditambah minimal satu tahun 5.000 yang bisa dibantu," kata Bobby.
Menurut Bobby, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar bagi produk UMKM. Pemprov Sumut pun akan menyiapkan insentif agar pelaku UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya.
"Tahun depan kami coba beri insentif kepada pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi halal gratis minimal 5.000 pelaku UMKM," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
Haikal menilai sertifikasi halal bukan hanya memberikan jaminan kepada konsumen, tetapi juga dapat menjadi nilai tambah bagi produk UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas.
"Kami mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur dan jajaran. Kita berharap dengan difasilitasinya sertifikat halal ini, bisa membuat pelaku UMKM lebih berkembang," kata Haikal.
Sumut Halal Fest 2026 digelar pada 26-27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat promosi produk halal sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem industri halal di Sumatera Utara.(rel)
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam