DPR-RI Segera Panggil Polda Sumut dan Polrestabes Medan Terkait Kasus WLG
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi keberhasilan SMA Negeri 1 Matauli Pandan memperoleh otorisasi International Baccalaureate (IB) Diploma Programme dan resmi menjadi bagian dari jaringan IB World School.
Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi dunia pendidikan Sumatera Utara. SMA Negeri 1 Matauli Pandan tercatat sebagai sekolah menengah atas negeri pertama di Indonesia yang memperoleh otorisasi untuk menyelenggarakan IB Diploma Programme.
Apresiasi tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima kunjungan Ketua Dewan Pengawas Yayasan Matauli Fitri Krisnawati Tandjung, Kepala SMA Negeri 1 Matauli Pandan Deden Rachmawan, serta sejumlah siswa di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (10/7/2026).
Baca Juga:Menurut Bobby, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan pendidikan di SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Ia menilai pencapaian tersebut tidak hanya membanggakan sekolah, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara.
"Kami yang lahir lebih dahulu belum memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah dengan sertifikasi IB seperti yang kalian rasakan saat ini. Ini adalah hasil kerja keras yang patut diapresiasi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga Matauli menjadi kebanggaan Sumatera Utara," ujar Bobby.
Dorong Jadi Barometer Pendidikan
Bobby menegaskan sektor pendidikan mendapatkan perhatian besar dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Sumut akan terus menerjemahkan komitmen tersebut melalui berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Ia berharap SMA Negeri 1 Matauli Pandan tidak berhenti pada pencapaian sertifikasi internasional, tetapi mampu menjadi barometer sekolah unggulan di Sumatera Utara.
Menurut Bobby, sekolah unggulan harus memiliki tata kelola pendidikan yang mampu memenuhi standar nasional sekaligus mempersiapkan peserta didik agar dapat bersaing di tingkat global.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga berdialog dengan para siswa mengenai cita-cita dan rencana masa depan mereka. Berbagai cita-cita disampaikan, mulai dari menjadi polisi, hakim, ahli pertambangan, hingga ahli nuklir.
Bobby kemudian memberikan motivasi kepada para siswa agar terus meningkatkan kemampuan akademik maupun keterampilan lainnya.
Ia mengingatkan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Para siswa juga didorong untuk tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi membangun karakter, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan menghadapi persaingan global.
Tonggak Sejarah Pendidikan Indonesia
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Matauli Fitri Krisnawati Tandjung mengatakan, keberhasilan memperoleh otorisasi IB Diploma Programme merupakan tonggak sejarah bagi dunia pendidikan Indonesia.
Menurutnya, SMA Negeri 1 Matauli Pandan menjadi sekolah negeri pertama di Indonesia sekaligus sekolah negeri pertama di Sumatera Utara yang memperoleh otorisasi penyelenggaraan program tersebut.
Fitri mengatakan berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk bencana alam, tidak menyurutkan semangat Yayasan Matauli untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.
Ia berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi setiap angkatan siswa untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, termasuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama di dalam maupun luar negeri.
Salah satu target yang terus didorong adalah meningkatnya jumlah siswa yang memperoleh Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan tinggi luar negeri serta memperluas kesempatan mendapatkan beasiswa, termasuk beasiswa penuh.
"Kami ingin setiap angkatan memiliki prestasi terbaik, termasuk semakin banyak siswa yang memperoleh LoA dari perguruan tinggi luar negeri dan mendapatkan peluang beasiswa," ujar Fitri.
Lebih lanjut, Fitri menegaskan Yayasan Matauli berkomitmen berbagi pengalaman dan praktik baik dengan ekosistem sekolah unggulan lainnya.
Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik sekaligus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi muda Indonesia yang berkarakter, unggul, dan memiliki daya saing global.
Keberhasilan SMA Negeri 1 Matauli Pandan menjadi IB World School diharapkan tidak hanya menjadi prestasi institusi pendidikan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperluas akses terhadap pendidikan berstandar internasional bagi generasi muda Sumatera Utara.
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru&039yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan meng
Politik