DPR Soroti Selisih Rp10 Triliun Anggaran MBG, BGN Diminta Hitung Ulang Secara Presisi
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak masyarakat di Kepulauan Nias untuk menggunakan dan menjaga rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Menurutnya, rupiah tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan, identitas nasional, dan kehormatan bangsa.
Ajakan tersebut disampaikan Surya saat membacakan sambutan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution sekaligus membuka kegiatan Jelajah Rupiah Kepulauan Nias di Alun-Alun Kota Gunungsitoli, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sibolga sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap uang rupiah layak edar.
Dalam sambutannya, Surya mengatakan Kepulauan Nias memiliki potensi ekonomi yang besar. Potensi tersebut antara lain berasal dari sektor pariwisata, kelautan, pertanian, perkebunan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.
"Kepulauan Nias punya potensi yang sangat besar. Mulai dari sektor pariwisata kelas dunia, kelautan, pertanian, perkebunan, serta UMKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat," ujar Surya.
Menurutnya, potensi ekonomi tersebut perlu didukung sistem pembayaran yang aman, lancar, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan.
Karena itu, Surya menilai kegiatan Jelajah Rupiah memiliki arti penting. Program tersebut tidak sekadar mendistribusikan uang rupiah layak edar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses yang setara terhadap alat pembayaran resmi negara.
"Dengan potensi itu, perlu dukungan sistem pembayaran yang aman, lancar, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena Jelajah Rupiah ini bukan sekadar mendistribusikan uang layak edar, tetapi menghadirkan negara agar masyarakat mendapatkan hak yang sama mengakses rupiah," jelasnya.
Surya juga mengingatkan masyarakat agar memiliki literasi keuangan yang memadai. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai metode pembayaran digital yang semakin mudah digunakan, tetapi keberadaan uang tunai tetap memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
"Masyarakat juga harus memiliki literasi keuangan yang memadai. Penggunaan pembayaran digital, QRIS, mobile banking maupun instrumen pembayaran lainnya harus berjalan seiring dengan ketersediaan uang tunai untuk saling melengkapi serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.
Ia menekankan bahwa penggunaan transaksi digital dan uang tunai tidak perlu dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan sesuai kebutuhan masyarakat, sepanjang sistem pembayaran tetap aman, mudah diakses, dan mendukung kegiatan ekonomi.
Selain mendorong penggunaan rupiah, Surya juga mengingatkan pentingnya merawat uang rupiah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi fisik uang agar tetap layak digunakan sehingga masa edar uang dapat berlangsung lebih panjang.
Surya berharap kegiatan Jelajah Rupiah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Kepulauan Nias, terutama dalam memperluas akses terhadap uang rupiah layak edar. Kehadiran layanan tersebut dinilai penting mengingat karakteristik Kepulauan Nias yang terdiri atas wilayah kepulauan dengan kebutuhan akses layanan keuangan yang beragam.
Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Sibolga Riza Putera mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumut terhadap pelaksanaan Jelajah Rupiah Kepulauan Nias.
Menurut Riza, kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk membangun sistem pembayaran yang inklusif, efisien, dan aman. Sistem pembayaran yang baik juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Tim Jelajah Rupiah dilepas dari Kota Gunungsitoli untuk mendistribusikan uang rupiah layak edar ke berbagai wilayah di Kepulauan Nias.(jns)
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah